Pasokan Batu Bara Tersendat, PLN Didesak Kebut Pengembangan EBT
Harga batu bara yang melambung rupanya berdampak pada pasokan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligations (DMO) di sektor kelistrikan. Pasalnya, realisasi pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN hingga semester I masih jauh di bawah target konsumsi tahun ini.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai dengan kenaikan harga batu bara yang cukup tinggi, seharusnya PLN mempercepat pengembangan energi terbarukan. Sebab, tanpa adanya subsidi, levelized cost of electricity (LCOE) PLTU akan jauh lebih tinggi.
Sementara, ada peluang gejolak harga batu bara karena faktor geopolitik. Seperti upaya Tiongkok untuk mengendalikan produksi batu bara dan ekspansi tambang batu bara baru yang terbatas karena minimnya sumber-sumber pembiayaan.
"Jadi menurut hemat saya ini ancaman terhadap ketahanan energi karena PLN terancam kekurangan pasokan batu bara karena ketergantungan terlalu tinggi terhadap PLTU sebagai sumber energi," kata Fabby kepada Katadata.co.id, Selasa (3/8).
Menurut Fabby pangkal dari persoalan ini sebenarnya terjadi lantaran adanya megaproyek pembangunan pembangkit berkapasitas 35 ribu megawatt (MW), yang didominasi oleh PLTU berbahan bakar batu bara.
Di samping itu, kebijakan DMO dan harga DMO batu bara membuat PLN dan pemerintah kecanduan membangun PLTU karena beranggapan bahwa listrik dari batu bara itu murah.
Padahal harga murahnya menurut dia artifisial karena selama ini mendapatkan subsidi dalam bentuk concessional loan (pinjaman lunak) dan subsidi harga energi primer. "Tanpa subsidi tersebut bisa dipastikan listrik dari PLTU tidak kompetitif," ujar Fabby.
Artinya dengan melihat hal tersebut. Sudah jelas bahwa pemerintah dan PLN tidak bisa lagi bergantung pada batu bara untuk kelistrikan.
Saat ini PLN justru harus mulai meningkatkan energi terbarukan dan tidak lagi bergantung kepada kebijakan DMO pemerintah. Dalam perhitungan IESR listrik dari PLTS + ESS akan lebih murah daripada listrik dari PLTU setelah 2026.
"Jadi penyesuaian secara bertahap perlu dilakukan sehingga PLN tidak mengalami tekanan finansial dan bisa melakukan efisiensi produksi tenaga listrik," ujarnya.
Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Paul Butarbutar menilai kondisi tersebut menggambarkan risiko PLN terkait dengan pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar. Fluktuasi harga menyulitkan bagi PLN untuk beroperasi, terutama jika sampai kesulitan untuk membeli batu bara.
Untuk itu, solusi yang paling utama adalah memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, PLTB dan PLTP. Meskipun investasi awal kemungkinan mahal, namun biaya operasi dari jenis pembangkit tersebut cukup rendah, kecuali untuk PLTP.
"Dengan desain insentif fiskal dan nonfiskal yang baik, biaya investasi awal bisa dikurangi, sehingga akan lebih murah bagi PLN untuk mengoperasikan pembangkit energi terbarukan tersebut," ujarnya.
Atau opsi kedua, dalam pembelian listrik, biaya bahan bakar menjadi tanggungan pembangkit, tidak ke PLN, sehingga risiko bahan bakar menjadi tanggung jawab pengusaha PLTU. Meski demikian, opsi ini akan menaikkan harga listrik dari batu bara, namun resiko di PLN menjadi kecil.
Sebelumnya, PLN mengungkapkan realisasi konsumsi batu bara untuk sektor kelistrikan masih rendah. Hingga semester I, realisasi produksi batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN baru mencapai 33 juta ton atau 27% dari target tahun ini 121 juta ton.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Syahril, konsumsi batu bara domestik rendah bukan karena beban puncak yang turun, melainkan gangguan pada pasokan.
"(Konsumsi batu bara) mengecil bukan karena beban, tetapi karena pasokan domestik khususnya ke PLN mengalami kendala. Jadi kami menggunakan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengkompensasi," ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (28/7).
Begitu juga pada semester II ini. Menurut Bob disparitas harga antara domestik dan ekspor akan berlanjut. Ini akan berdampak pada komitmen produsen batu bara dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligations (DMO).
Pasalnya, harga batu bara DMO dipatok US$ 70 per ton, atau separuh dari harga untuk ekspor yang mencapai US$ 143 per ton. Oleh karena itu dia meminta agar produsen batu bara tetap memenuhi komitmennya dalam memasok kebutuhan dalam negeri. "Harganya dua kali lipat. Kebutuhan batu bara kita masih tinggi," ujarnya.
