Ditagih Jokowi, Ini Solusi Dua Menteri Jaga Suplai Batu Bara untuk PLN
Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM bersama kementerian terkait lain tengah berbagi tugas untuk mengatasi masalah langkanya pasokan batu bara domestik untuk sektor kelistrikan nasional. Persoalan ini berujung kepada kebijakan larangan ekspor batu bara selama Januari 2022.
Pada Senin (3/1) malam, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kejaksaan Agung, dan BPKP menggelar rapat bersama. Rapat itu dihelat setelah mendapatkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo terkait prioritas pasokan batu bara untuk kebutuhan energi dalam negeri sebelum diekspor.
Erick Thohir mengatakan kebutuhan energi seperti batu bara dan LNG dalam negeri lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan. Karena itu, Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan batu bara sesuai hasil rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP.
“Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan,” kata Erick dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1).
Menurut dia, langkah cepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang.
Selain itu, sistem logistik dan infrastruktur akan makin dimodernisasi sehingga Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam tidak akan mengalami ketidakpastian kebutuhan energi.
"Selain itu, kami juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi,” kata Erick.
Simak databoks berikut:
Selain itu, sesuai arahan Presiden yang menekankan komitmen bersama Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, pemerintah menyiapkan peta jalan pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta energi terbarukan.
