DPR Soroti Dirut PLN Soal Krisis Pasokan Batu Bara PLTU
Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menganggap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah berbohong kepada pemerintah terkait krisis persediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Dia menceritakan bahwa pada 24 Desember 2021 Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan kunjungan ke pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Saguling untuk memastikan keandalan pasokan listrik.
Dalam kunjungan tersebut, PLN menyampaikan bahwa pasokan listrik dalam kondisi aman dan tidak ada masalah. Namun, beberapa hari kemudian, Dirut PLN melaporkan ada potensi pemadaman massal alias blackout, akibat stok batu bara yang kritis.
"Pak Menteri berani sampaikan karena (dia) tanya ke Dirut PLN, tapi kenyataannya tiga hari kemudian (dibilang) akan blackout. Menurut saya, Dirut PLN bohongi pemerintah," kata Kardaya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian ESDM di Gedung DPR, Kamis (13/1).
Kardaya meminta supaya persoalan ini tidak dianggap sepele. Sebab, banyak sekali informasi yang sampai ke publik tidak konsisten. "Apalagi yang terbaru mengenai rencana perubahan harga pembelian batu bara untuk sektor kelistrikan," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggunakan harga pasar dalam membeli batu bara oleh PLN . Saat ini, PLN membeli batu bara dengan harga khusus sebesar US$ 70 per ton.
Agar tidak memberatkan keuangan PLN, pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi menanggung selisih harga DMO dengan harga pasar yang dibayarkan. Kardaya kurang setuju dengan rencana tersebut.
"DMO kaitannya dengan harga. Harga kaitannya dengan biaya PLN. Biaya PLN kaitannya dengan subsidi, dan subsidi kaitannya dengan DPR. Kalau pakai harga pasar, tidak ada DMO lagi? Berarti apa itu DMO dan tujuannya? Kok DMO harga pasar?" katanya.
