Kadin Minta PPN Minyak Goreng dan Gula Ditanggung Pemerintah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta PPN ditanggung pemerintah (DTP) pada dua bahan pokok bulan depan, yakni minyak goreng (migor) dan gula pasir. Hal ini demi menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan di tengah kenaikan harga berbagai bahan pokok.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengusulkan agar pemerintah meningkatkan kapasitas bantuan sosial hingga Ramadan 2022. Hal ini lantaran inflasi telah melonjak sebelum memasuki bulan puasa maupun kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% pada April 2022.
"Pada saat yang sama, Kadin juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berkomitmen tidak menaikkan harga barang dan jasa pada saat kenaikan tarif PPn ini (selama Ramadan 2022)," kata Arsjad dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/7).
Arsjad menilai PPN DTP pada produk migor dan gula pasir dan penahanan kenaikan harga barang dan jasa selama Ramadan 2022 dapat menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar. Pasalnya, saat ini harga barang dan jasa di dalam negeri telah naik imbas perang Rusia-Ukraina.
Arsjad menilai perang tersebut menganggu arus komoditas dan rantai pasok di seluruh dunia. Adapun, dampak yang dirasakan oleh komoditas lokal adalah harga makanan, khusunya harga migor. Simak databoks berikut:
Seperti diketahui, Ukraina adalah produsen minyak bunga matahari terbesar dunia. Perang Rusia-Ukraina membuat pasokan minyak bunga matahari ke pasar internasional terhenti dan permintaan minyak kelapa sawit melonjak.
Dengan demikian, harga minyak kelapa sawit internasional tinggi, sedangkan harga kelapa sawit domestik kini diatur pemerintah dengan kewajiban pasar domestik (DMO). Disparitas harga ini memunculkan oknum-oknum yang menyelewengkan migor sawit dari pasar ke tempat lain dan diduga menciptakan kelangkaan di pasar.
