Bahlil: Barat Pernah Terapkan Larangan Ekspor Seperti RI pada Nikel
Kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel mentah tengah digugat oleh Uni Eropa (UE) melalui World Trade Organization (WTO). UE juga menuding pemerintah telah memberikan subsidi yang tidak sesuai kepada industri nikel di dalam negeri.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel juga sempat ditentang oleh sejumlah negara barat di forum G20 di Bali.
Padahal negara Barat juga pernah menerapkan kebijakan serupa pada komoditas yang berbeda untuk tujuan hilirisasi, seperti Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Finlandia. Cina, kata Bahlil, juga pernah menerapkan kebijakan ini.
Bahlil mengatakan Inggris melarang ekpor wool mentah pada abad 16 untuk mendorong industri tekstilnya. "Langkah ini menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern," ujarnya saat menjadi pembicara seminar daring di Universitas Hasanuddin pada Jumat (7/10).
Amerika juga pernah menerapkan pajak impor yang sangat tinggi pada abad-19 dan awal abad-20 untuk mendorong industri dalam negeri. Aturan ini berlanjut hingga memasuki abad ke-20, bahkan meningkat menjadi empat kali lipat.
Sementara Cina, ketika belum bergabung dengan WTO, menerapkan kebijakan yang mewajibkan komponen dalam negeri hingga 90% untuk industri otomotifnya. Kebijakan ini kerap digunakan oleh negara maju untuk menjamin investasi lokal.
Adapun Finlandia hingga tahun 1987 juga melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20% dikatergotikan sebagai perusahaan yang diwaspadai.
"Di Forum G20 yang saya pimpin di tingkat menteri, ide dan gagasan Indonesia untuk membangun hilirisasi dan menciptakan nilai tambah dibantah habis-habisan oleh negara maju. Mereka ingin Indonesia tetap membuka akses untuk mengekpor raw material," kata Bahlil.
