Akibat masalah yang membelit produk saving plan, Jiwasraya mengalami masalah penurunan kepercayaan nasabah. Hal ini berdampak pada kenaikan klaim yang kemudian menyebabkan tekanan likuiditas.
Tantangan Jiwasraya bagi Erick Thohir
Rumitnya permasalahan yang dihadapi Jiwasraya tak mampu diselesaikan di era Rini Soemarno. Kini, masalah ini berada di pundak Erick Tohir. Erick pun berjanji masalah Jiwasraya menjadi salah satu fokus utamanya sebagai Menteri BUMN.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan tiga strategi untuk memperbaiki likuiditas perusahaan asuransi jiwa itu. Salah satunya, membentuk anak usaha, PT Jiwasraya Putra.
Pendirian anak usaha Jiwasraya bernama Jiwasraya Putra merupakan kerja sama Jiwasraya dengan tiga BUMN lainnya. Jiwasraya memegang 64% saham, sedangkan BUMN lainnya, yakni BTN memiliki lebih dari 20%, PT Telkomsel 13%, serta PT Pegadaian dan PT Kereta Api Indonesia untuk 3% sisanya.
Pengamat Asuransi Irvan Raharjo menjelaskan, kerja sama ini memberikan akses bagi Jiwasraya Putra untuk memonetisasi basis nasabah (customer base) dan jaringan distribusi dari keempat perusahaan tersebut sebagai captive market untuk memasarkan produk proteksi dan unitlinked.
"Kehadiran Jiwasraya Putra juga diharapkan bisa menambah aliran kas ke perusahaan induk, yaitu Jiwasraya. Baik berupa dividen atau aliran kas dari kemitraan strategis," jelas dia.
(Baca: Jiwasraya dan Pekerjaan Rumah Erick Thohir)
Selain itu, pendirian anak usaha ini dilakukan untuk mengisolasi gagal bayar polis Saving Plan agar tidak berdampak pada keberlangsungan bisnis inti Jiwasraya, yang umumnya berupa asuransi kumpulan nasabah korporasi BUMN dan BUMD.
Menurut hitung-hitungan Jiwasraya yang tertuang dalam dokumen RDP, skema ini dapat menghasilkan dana Rp 5 triliun untuk membantu likuiditas dan permodalan perusahaan.
Masih tertuang dalam dokumen tersebut, strategi kedua yang akan diterapkan adalah pembentukan holding asuransi. Bahana yang digadang-gadang menjadi induk usaha diharapkan dapat memberikan suntikan kepada Jiwasraya dengan menerbitkan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB).
Surat utang tersebut nantinya akan dibeli oleh BUMN lain. Skema ini diperkirakan dapat menghasilkan likuiditas Rp 7 triliun untuk likuiditas dan solvabilitas Jiwasraya.
Adapun solusi lainnya atau strategi ketiga, mencakup kerja sama bisnis reasuransi melalui produk finansial reinsurance (Finre). Melalui aksi korporasi ini, Jiwasraya diproyeksi memperoleh penerimaan Finre sebesar Rp 1 triliun yang ditargetkan terealisasi pada Desember 2020.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai pemegang saham perlu menyuntikkan modal jika memang Jiwasraya mengalami ekuitas negatif mencapai Rp 24 triliun.
"Kalau memang minus, menurut peraturan ya pemegang saham (Menteri BUMN) harus tambah modal," kata Togar kepada Katadata.co.id.
(Baca: Perbaiki Likuiditas, Jiwasraya Dirikan Anak Usaha Jiwasraya Putra)
Togar mengaku pihaknya hingga kini belum mengantongi laporan keuangan kuartal III 2019 Jiwasraya. Padahal seharusnya sebagai anggota asosiasi, Jiwasraya menyampaikan laporan keuangan secara kuartalan kepada AAJI.
"Terakhir data mereka masuk AAJI per kuartal I 2019," ungkap dia.
Ia pun berharap permasalahan yang menimpa Jiwasraya tak akan mengganggu kinerja industri asuransi secara keseluruhan. "Masalah Jiwasraya sudah sejak tahun lalu, sejauh ini tak ada dampak signifikan, ke depan juga diharapkan demikian," ungkap dia.
Sementara itu, Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menilai Jiwasraya lebih baik dipailitkan ketimbang negara harus menyuntikkan modal Rp 32 triliun untuk menyelamatkan BUMN asuransi itu.
"Kalau Rp 32 triliun itu lebih baik dipailitkan, aset Jiwasraya masih ada yang bagus. Tapi saya belum bisa sebutkan karena jumlah uang itu kan dinamis," ujar Achsanul, kepada Katadata.co.id.
(Baca: Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar)
Per September 2019, total aset Jiwasraya mencapai Rp 25,68 triliun, sedangkan total kewajiban mencapai Rp 49,6 triliun. Perusahaan memiliki 5,5 juta nasabah, 930 pegawai, dan 2.773 agen asuransi.
Katadata.co.id sudah mencoba mengonfirmasi Riswinandi dan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo terkait permasalahan modal yang dialami Jiwasraya. Namun, belum ada jawaban dari OJK.
Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga belum menjawab permintaan konfirmasi Katadata.co.id.
