Harga CPO Lebih Stabil
Harga CPO pada 2019 diperkirakan masih di bawah harga pada 2017 yang menyentuh level RM 2.530. Namun, tren 2019 diperkirakan membaik dibandingkan 2018. Saat ini untuk kontrak pengiriman Februari 2019 di Malaysia Derivative Exchange berada di level RM 2,121 per metrik ton atau mengalami penurunan 16,16% dibanding harga tertinggi tahun 2017.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat volume ekspor CPO dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton, naik tipis 3,1% dari realisasi 2017 sebesar 31,05 juta ton. Namun, meski mengalami kenaikan volume karena terjadi penurunan harga sawit menjadikan penjualan sawit secara nominal merosot.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor CPO tahun lalu sebesar US$ 17,89 miliar, turun 12,02% dibandingkan capaian pada 2017 sebesar US$ 20,34 miliar. "Harga sangat mempengaruhi penjualan karena nilainya turun," kata Sekretaris Jenderal Gapki Kanya Lakhsmi Sidarta.
Nilai ekspor dari CPO sebelum perang dagang menghadang terus mengalami kenaikan. Pada 2016, menurut data Gapki, volume ekspor CPO sebanyak 25,11 juta ton atau senilai US$ 18,2 miliar. Kemudian pada 2017, jumlah ekspor sebanyak 31,05 juta ton atau senilai US$ 22,96 miliar.
Deddy mengatakan untuk kuartal pertama 2019 harga CPO berpotensi menguat sekitar RM 2300. Dia mengatakan setiap kuartal pertama (Januari-Maret) setiap tahunnya produksi CPO dari Malaysia dan Indonesia mengalami penurunan. “Sehingga membuat harga sedikit naik,” kata dia.
BI menyebutkan harga komoditas pertanian seperti CPO dan karet diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2018. Harga CPO diperkirakan mulai membaik seiring meningkatnya permintaan sebagai dampak penurunan pajak impor CPO di India dan kenaikan harga kedelai.
Gapki pun memproyeksikan kondisi harga bakal membaik pada tahun ini. Hal ini antara lain dipicu oleh musim kemarau panjang sehingga berpotensi menyebabkan pasokan dan produksi minyak kelapa sawit berkurang. Alhasil, harga mulai meningkat, meskipun kenaikannya mungkin tak signifikan.
Menyiasati Produk Baru
Shinta mengatakan ekspor RI tak hanya bisa mengandalkan komoditas yang harganya sedang tidak menarik. Dia mengusulkan beberapa opsi yang dapat dilakukan menyiasati pelemahan ekonomi Tiongkok. Pertama meningkatkan daya saing ekspor ke Tiongkok dengan efisiensi, peningkatan produktifitas dan pemotongan waktu dan biaya ekspor.
Untuk poin tersebut, Shinta menyebutkan, pemerintah dapat melakukan banyak hal mulai dari pemberian kredit lunak untuk industri yang perlu memperbarui mesin produksi, kredit ekspor untuk UKM, menghilangkan pajak atau kuota ekspor.
"Untuk mengefisiensikan cost and time to export, pemerintah juga bisa mengevaluasi prosedur ekspor, izin ekspor, lartas ekspor dan lainnya supaya lebih sederhana dan murah bagi pelaku usaha, khususnya UKM dan industri kreatif," kata dia.
(Baca juga: Pemerintah Kaji Pelonggaran Izin untuk Kemudahan Ekspor)
Shinta juga menyarankan pemerintah membentuk task force untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha Indonesia dalam ekspor ke Tiongkok. Setelah itu pemerintah membuka jalur komunikasi dengan pemerintah Tiongkok untuk memperlancar arus ekspor. "Sepengetahuan kami, ekspor Indonesia ke Tiongkok masih belum maksimal karena beberapa kebijakan non-tarif di negera tersebut," kata Shinta.
Kedua mengintensifkan perdagangan dengan pasar-pasar yang baru dibuka. Untuk itu, pemerintah perlu mengkomunikasikan dengan lebih intens kepada pelaku usaha pasar-pasar mana saja yang baru dibuka atau menyediakan preferensi dagang untuk Indonesia.
Lakshmi juga mengungkapkan dalam meningkatkan penetrasi ekspor sawit, pengusaha masih menemui beberapa kendala seperti masalah kepercayaan dan sistem pembayaran, khususnya di pasar nontradisional. "Penjualan bisa tetap dijual ke wilayah lain, tetapi mendekati pasar baru tidak gampang," ujarnya.
Ketiga memperbanyak pelaku ekspor dengan lebih serius memberdayakan UMKM Indonesia agar memahami aturan ekspor dan ketentuan produk di pasar asing. "Perlu juga ada fasilitasi khusus dengan meniadakan izin ekspor yang mahal untuk UMKM, memberikan sarana kredit ekspor kepada UMKM dengan bunga yang terjangkau," kata Shinta.
