Kalangan pengusaha juga tidak yakin pertumbuhan ekonomi 2019, sesuai target pemerintah. Proyeksi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya akan mencapai 5,2%. Pengusaha melihat sejumlah hal masih akan membayangi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satunya terkait dampak lanjutan gejolak perekonomian luar negeri seperti ancaman perang dagang AS-Tiongkok.
(Baca juga: Apindo Taksir Ekonomi Tahun Depan Tumbuh di Bawah Target Pemerintah)
Kondisi itu dikhawatirkan bisa memberi dampak lanjutan, seperti fluktuasi nilai tukar yang bisa berdampak signifikan terhadap ekspansi dunia usaha. "Karena itu Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,2% dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dunia usaha, khususnya dalam mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12).
Meski demikian, kalangan pengusaha cukup mengapresiasi kinerja perekonomian tahun ini. Meski pertumbuhan ekonomi 2018 terlalu besar dan masih di bawah target, tapi tingkat inflasi masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga menilai pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2019. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 5% dan tahun depan hanya akan mencapai 4,9%. Ada banyak tantangan yang akan menghambat laju perekonomian 2019 lebih tinggi dari tahun ini, salah satunya kenaikan suku bunga yang membuat pembayaran utang pemerintah menjadi lebih tinggi.
(Baca juga: Bunga Acuan Naik, Peneliti Bursa Khawatirkan Pertumbuhan Ekonomi 2019)
Besaran kredit yang disalurkan perbankan terhadap jumlah simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sudah mendekati 100%. Artinya likuiditas semakin ketat dan mau tidak mau, perbankan harus menaikkan suku bunganya. Sementara tingkat konsumsi dan prediksi harga minyak dunia yang naik, membuat laju inflasi semakin tinggi.
"Itu semua yang membuat pertumbuhan agak sulit untuk bisa mencapai target pemerintah yang 5,3%. Harga komoditas juga cenderung 'flat', jadi tidak ada bonus dari peningkatan harga-harga komoditas ekspor kita," kata Faisal seperti dikutip Antara, Kamis (27/12).
Sebenarnya pemerintah sadar ada sejumlah tantangan yang akan terjadi. Pemerintah akan menghadapinya dengan berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,4%.
Dia yakin tahun politik membuat konsumsi dan investasi tetap terjaga. Pemerintah akan berupaya menggenjot ekspor, meski banyak tantangan global yang harus dihadapi. "Kepercayaan pelaku usaha kami akan bangun melalui keseluruhan pengelolaan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor," ujarnya di Jakarta, Oktober lalu.
(Baca: Terdampak Situasi Global, Pertumbuhan Industri 2019 Diprediksi 5,4%)
Berkaca pada pengalamannya menjadi Menteri Keuangan sejak tahun 2005, Sri mengatakan Indonesia mampu melalui semua tantangan. Setiap guncangan akan lebih mudah dikelola apabila komunikasi pemerintah dan dunia usaha terus berjalan secara baik dan didasari rasa kepercayaan yang penuh.
Kementerian Keuangan mengungkapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 5.600 triliun. Mayoritas atau 80% kebutuhan dana investasi itu mengandalkan sektor swasta. Menurut Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arif Baharudin, pemerintah hanya mampu berkontribusi 8% dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 11%.
Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, diperlukan sumber pembiayaan dari berbagai instrumen investasi seperti kredit perbankan, saham, obligasi, dan dana internal masyarakat. Penyumbang terbesar diharapkan berasal dari sumber dana internal masyarakat sebesar 66-72%. Sementara itu, saham dan obligasi diharapkan dapat menyumbang peran investasi hingga 12,9%-14,2%.
(Baca: Indonesia Naik Level Bisa Jadi Negara Pendapatan Menengah Atas di 2024)
