(Baca: Pembangunan Fisik Smelter Freeport Tunggu Izin Tambang hingga 2014)
Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pembangunan smelter menjadi satu paket dengan proses divestasi dan negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jadi, harus ada kepastian pemberian izin menambang setelah kontrak habis 2021.
Setelah ada kepastian itu, Freeport akan mulai melakukan pembangunan smelter secara fisik. “Progres ada, tapi kalau untuk pembangunan fisik menunggu ada kepastian kelangsungan operasi hingga 2041,” kata Riza di Jakarta, Senin (1/10).
Di sisi lain, Freeport tetap melakukan beberapa studi mengenai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tersebut, salah satu studinya smelter di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, Freeport memiliki nota kerja sama untuk studi pembangunan smelter dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara Barat. Studi itu untuk membuka opsi pembangunan pabrik pengolahan di Nusa Tenggara Barat.
Riza berharap, lokasi pembangunan smelter tidak berubah dari Gresik. “Mudah-mudahan tidak pindah lokasi, masih dipelajari. Sekarang yang paling maju adalah Gresik,” ujar dia.
(Baca: Smelter Tak Ada Progres, Freeport Dapatkan Lagi Perpanjangan Izin)
Hingga 30 September 2018, progres pembangunan smelter baru 2,5%. Ini di bawah target yang ditetapkan Agustus bisa mencapai 5,18%. Selama September juga tidak ada perkembangan mengenai pembangunan pabrik tersebut. Progres pembangunan smelter baru sebatas deposit US$ 150 juta, serta studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), studi desain konstruksi, dan pemantapan tanah.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan akan terus mendorong Freeport Indonesia melakukan hilirisasi setelah proses divestasi rampung. “Tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” ujarnya.
Ada banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dengan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia. Penerimaan negara dari pajak, dividen, dan royalti akan meningkat. Tahun lalu saja, sebelum dimiliki Indonesia, perusahaan ini telah memberikan kontribusi dari pajak, royalti, pajak ekspor, dividen dan pungutan lainnya sebesar US$ 756 juta kepada negara.
Sejak 1992 hingga 2017, Freeport telah memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen dan pungutan lainnya sebesar US$ 17,3 miliar. Bahkan, Freeport merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Kekayaan tambang PTFI yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sedikitnya bernilai Rp 150 miliar atau lebih dari Rp 2.000 triliun.
Pemerintah akan memastikan penerimaan negara bisa lebih besar setelah proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK selesai. “PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tak hanya secara nasional, keberadaan Freeport di Tambang Grassberg ikut menyumbang 48% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua. Lalu berkontribusi 95% terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika. Freeport Indonesia merupakan penghasil emas terbesar Freeport-McMoran Inc. Dari total 1,08 juta ons penjualan emas Freeport pada 2016, sekitar 98 persen berasal dari aktivitas penambangan di Grasberg, Papua.
Hingga Maret 2018, Freeport Indonesia mempekerjakan 7.028 tenaga kerja secara langsung, sekitar 2.888 pekerja merupakan masyarakat Papua. Proyek sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyediakan 29 ribu lapangan pekerjaan. Freeport Indonesia juga telah berkomitmen menyediakan 1% dari total pendapatan untuk pengembangan masyarakat lokal di daerah operasionalnya tahun ini. Pada tahun lalu, perusahaan ini telah menyumbangkan US$ 44 juta untuk pengembangan masyarakat lokal dan US$ 33 juta di tahun 2016.
(Baca: Pemda Papua Harus Bayar US$ 856 Juta untuk 10% Saham Freeport)
Peneliti dari Instutite for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P.G Talattov memprediksi adanya tambang bawah tanah Grassberg bisa membuka 230.000 kesempatan kerja secara nasional. Perinciannya 122.000 tenaga kerja di Papua, dan 108.000 di luar Papua. "Dari sisi tenaga kerja, yang asli papua 35 persen. Bahkan tenaga kerja asing tidak begitu dominan," ujarnya.
