- Banyak produsen tambang belum menyelesaikan pengembangan smelter seperti yang diharapkan pemerintah.
- Penundaan larangan ekspor tembaga mengganggu program hilirisasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Produsen masing-masing bahan mentah tambang berpotensi menuntut kelonggaran serupa.
Pemerintah telah menunda penerapan larangan ekspor konsentrat tembaga dari Juni 2023 ke Juni 2024. Keputusan ini muncul di tengah lambatnya pengembangan fasilitas pemurniannya alias smelter komoditas tambang tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pembangunan smelter dalam tiga tahun terakhir terhambat pandemi Covid-19. Ini meliputi fasilitas milik PT Freeport Indonesia (PTFI).
Kementerian ESDM tengah mempersiapkan peraturan menteri yang akan memfasilitasi ekspor tembaga oleh raksasa pertambangan PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024. Langkah ini demi untuk melegalkan penundaan larangan ekspornya.
Menurut Arifin, peraturan menteri merupakan cara untuk menunda penerapan larangan ekspor tanpa harus mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 170A pada aturan ini tertulis produsen dapat menjual bahan mentah dalam jumlah tertentu selambat-lambatnya hingga tiga tahun sejak peraturan tersebut berlaku.
“Kami melihat jika larangan ekspor ini berlaku Juni 2023, maka Freeport (akan) terdampak. Sementara (itu) Freeport (dikuasai sahamnya oleh) Indonesia dengan porsi 51%,” kata Arifin di Jakarta Pusat pada Jumat (28/4).
Juru bicara PTFI Katri Krisnati menyebut, larangan ekspor tembaga berpotensi menghilangkan pendapatan negara sebesar Rp 57 triliun. Dampak lainnya operasional perusahaan terhambat dan pada akhirnya mengganggu penjualan.
Perusahaan tambang yang berbasis di Kabupaten Mimika, Papua, itu telah mengantongi izin dari pemerintah untuk menjual 2,3 juta ton konsentrat tembaga ke luar negeri hingga Juni 2023. Pengamat menganggap penundaan larangan ekspor tembaga diskriminatif, mengganggu hilirisasi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Tebang Pilih Dalam Larangan Ekspor Bahan Mentah
Penundaan larangan ekspor produk tambang hanya berlaku untuk konsentrat tembaga. Larangan ekspor bijih bauksit tetap berlaku sesuai UU, yaitu pada Juni 2023. Di sisi lain, banyak produsen masing-masing bahan mentah belum menyelesaikan pengembangan fasilitas pemurnian seperti yang diharapkan pemerintah.
Kemajuan pengembangan fasilitas pemurnian PTFI di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 54,5% hingga Januari 2023. Fasilitas senilai Rp 42 triliun ini rencananya akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.
Direktur Utama PTFI Tony Wenas mengatakan smelter baru yang berlokasi di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) itu targetnya beroperasi pada Mei 2024. “Konstruksi smelter bisa selesai tepat waktu atau paling enggak lebih cepat,” katanya usai ia mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta Pusat pada 12 April 2023.
Jadwal operasi tersebut lebih lambat kira-kira lima bulan dari yang seharusnya. PTFI seharusnya menyelesaikan pengembangan fasilitas tersebut pada Desember 2023 atau lima tahun sejak izin usaha pertambangan khususnya (IUPK) terbit pada Desember 2018.
Arifin mengatakan keterlambatan pengembangan fasilitas tersebut terjadi sebagian karena pembatasan Covid-19 mencegah tenaga kerja asing di PTFI untuk bekerja. Karantina di Jepang, misalnya, membuat pekerjaan teknis (engineering) tertunda karena ada tenaga kerja asing yang berasal dari negara tersebut.
Kemunduran jadwal operasi juga terlihat di fasilitas senilai US$ 982,9 juta yang tengah dikembangkan oleh Amman Mineral. Fasilitas yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, ini rencananya mulai beroperasi pada Desember 2024. Target tersebut lebih lambat dari awalnya, yaitu Juli 2023.
