Berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dari Dewan Komisaris Pertamina, Rini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore (2/1). Menerima laporan tersebut, menurut Rini, Presiden juga menilai keberadaaan dua pemimpin di Pertamina memicu ketidakstabilan perusahaan. Padahal, Pertamina butuh kestabilan untuk menjalankan sejumlah proyek strategis seperti kilang minyak dan program BBM Satu Harga.
"Beliau (Jokowi) sepakat bahwa keadaan ini membahayakan Pertamina. Apalagi pemberitaan surat kabar yang menyorot soal dua kepemimpinan di Pertamina ikut membuat presiden resah," kata Rini.
Setelah mendapat lampu hijau dari Presiden, Rini meneken surat keputusan pemberhentian Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang pada Kamis malam. Surat itu kemudian dibacakan dalam RUPS Pertamina yang digelar di Kementerian BUMN, pukul 10.00 WIB, Jumat pagi. Dwi dan Ahmad Bambang turut hadir dalam acara itu. Namun, mereka enggan memberikan komentarnya dan langsung pergi usai RUPS.
Pencopotan 'matahari kembar' di Pertamina masih menyisakan masalah. Sumber Katadata mengungkapkan, sempat terjadi tarik-menarik antarkubu dalam memutuskan nakhoda baru Pertamina. Tarik-menarik tersebut dikabarkan melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyorongkan nama Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi untuk mengisi jabatan Direktur Utama Pertamina. Usulan tersebut turut didukung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
Namun, usulan itu dimentahkan oleh Rini. "Apalagi Rachmad juga dianggap sebagai kubu Dwi Soetjipto," kata sumber tersebut. Kabarnya, Presiden juga tidak klop dengan calon nakhoda baru Pertamina itu.
Lantaran tidak mencapai titik temu, pemerintah menunjuk Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina Yenni Andayani sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina. Sedangkan posisi wakil dirut untuk selanjutnya direncanakan akan dihapuskan.
Menurut Tanri, pemilihan Yenni sebagai Plt Direktur Utama karena masa jabatan di Pertamina. "Pemilihan Yenni karena senioritas," katanya. (Baca: Sudirman Said Soroti Kepentingan di Balik Pencopotan Dirut Pertamina)
Selanjutnya, pemerintah dan dewan komisaris memiliki waktu hingga 30 hari ke depan untuk memilih dan mengangkat nakhoda baru Pertamina. Tanri mengatakan akan melakukan penilaian internal terlebih dulu untuk menentukan direksi baru dari dalam Pertamina.
Namun, tidak menutup kemungkinan calon bos baru Pertamina berasal dari luar perusahaan. Apalagi kalau melihat tarik-menarik kepentingan berbagai kubu terhadap perusahaan yang telah menghimpun laba bersih sebesar Rp 40 triliun hingga akhir Oktober 2016 tersebut.
