Hingga September 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi Jepang sebesar US$ 4,5 miliar. Jepang ada di posisi kedua setelah Singapura yang merupakan hub bagi banyak perusahaan multinasional.
Namun, dominasi Jepang sempat terusik oleh mulai membanjirnya investasi Cina ke Indonesia, khususnya ke proyek-proyek infrastruktur dan pembangkit listrik yang tengah digenjot pemerintah. Bahkan, Cina pernah mengalahkan Jepang dalam berebut proyek di Indonesia.
Dalam kasus kereta cepat Jakarta – Bandung, misalnya. Saat ide itu muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008, Japan International Corporation Agency (JICA) yang ditunjuk untuk mengerjakan studi kelayakannya. (Baca juga: Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Pelabuhan Patimban)
Belakangan, saat Presiden Joko Widodo menjabat, megaproyek itu malah jatuh ke tangan Cina. Padahal, Negeri Tirai Bambu itu hanya empat bulan menggarap studi kelayakan yakni pada Mei-Agustus 2015. Konon, keputusan pemerintah tersebut menerbitkan kekecewaan besar bagi Jepang. Seorang menteri kabarnya harus bertandang ke Jepang untuk menjelaskan keputusan Jokowi tersebut.
Kekecewaan selanjutnya harus dikecap Jepang saat rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya dibatalkan pemerintah. Alasannya, lokasinya dekat anjungan dan oil rig Pertamina. Padahal, perusahaan-perusahaan otomotif Jepang membutuhkan pelabuhan di Jawa Barat sebagai alternatif Tanjung Priok yang sudah padat untuk mengekspor produknya.
(Baca juga: Asing Bisa Kelola Pulau, Penamaannya Wewenang Pemerintah)
Kedua peristiwa itu berusaha ditebus Jokowi ketika bertemu dengan Perdana Menteri Abe di Jepang pada Mei 2016 lalu. Saat itu, keduanya mulai membicarakan rencana pembangunan kereta semicepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Patimban sebagai pengganti Cilamaya.
“Tampaknya memang seperti tebusan, kereta semicepat Jakarta Surabaya itu menggantikan kereta cepat Jakarta – Bandung, sementara Cilamaya menggantikan Patimban,” kata Direktur Indef Enny Sri Hartati.
Kini, kedua pemimpin negara tersebut bersiap meresmikan kesepekatan bisnis bernilai puluhan triliun rupiah dalam berbagai proyek. Selain untuk mengobati kekecewaan 'saudara tua', kesepakatan bisnis tersebut semakin mengukuhkan dominasi investasi Jepang di Indonesia meski tetap harus adu kuat dengan Cina.
