(Baca: Bimbel Offline Terdampak Corona, Pengajuan Kredit di Pintek Turun)
Kedua, pemerintah perlu menyusun cetak biru pendidikan nasional. “Cetak biru ini dilandasi penekanan pendidikan sebagai upaya mempersiapkan peserta didik sebagai warga global,” ujarnya.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan kurikulum darurat. Pedoman kurikulum di saat pandemi menjadi penting untuk membuat kegiatan belajar menyenangkan, anak tidak stres, dan ada target terukur.
Sampai saat ini, ia melihat pemerintah belum menyelamatkan sektor pendidikan. “Dana darurat sekitar Rp 405 triliun untuk penanggulangan Covid-19 ternyata tidak menyelamatkan sektor ini sama sekali,” katanya.
Padahal, menurut dia, ancamanya sudah di depan nyata. Ketika angka kemiskinan berpotensi naik tajam, banyak anak terancam putus sekolah. "Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu,” ucap Ubaid.
(Baca: Dampak Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19 terhadap Anggaran)
Penyelamatan anak putus sekolah menjadi isu penting dunia pendidikan di Indonesia. Di Papua pada 2018 anak putus sekolah di jenjang SD angkanya di 2,21%. Pada level SMP angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 6,05% dan SMA 5,41%. Padahal pemerintah menargetkan angka putus sekolah di 1%. Alasan tertinggi penduduk di Papua yang belum atau tidak bersekolah adalah tidak ada biaya.
Masalah Pendanaan
Soal kurikulum berbasis pandemi, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad memberikan acuannya. Para guru diimbau tidak fokus pada capaian kurikulum atau ketuntasan belajar semata.
"Pada saat situasi darurat ini tidak masalah bagi guru-guru yang belum mencapai target kurikulumnya,” katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu lalu. Yang terpenting adalah proses belajarnya. Anak-anak harus merasa bahagia belajar di rumah..
Nah, untuk persoalan jaringan listrik dan internet, tampaknya akan sulit dibenahi dalam waktu singkat. Banyak proyek infrastruktur terhambat karena kendala pendanaan. Lembaga keuangan dan bank di seluruh dunia saat ini sedang berjuang melewati krisis di tengah pandemi.
(Baca: Pendanaan Satelit Satria Terhambat Virus Corona)
Salah satu yang terkena dampaknya adalah proyek satelit RI (Satria). Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mencari pendanaan bank asing. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pada Februari lalu mengatakan pembahasan pendanaannya terkendala pandemi Covid-19.
Ia pesimistis Indonesia bisa merdeka sinyal tahun ini. Pasalnya, infrastruktur telekomunikasi belum menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Tanah Air. Pemerintah memang telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring tahun lalu. Tapi penyediaan jaringan telekomunikasi seluler di wilayah blank spot baru 1.606 site BTS (base transceiver station) pada tahun ini.
Fiber optik telah menjangkau 100% provinsi di Indonesia. Tetapi jika diperinci, baru sampai di 79,5% dari total 514 kabupaten/kota di Tanah Air. Bahkan, di tingkat kecamatan hanya 35,7% dari total 7.175.
(Baca: Fintech Pintek Prediksi Pinjaman untuk Pendidikan Naik Efek Corona)
Pandemi corona memberi pelajaran penting bagi dunia, tak terkecuali untuk sektor pendidikan. Infrastruktur menjadi penting untuk pemerataan, begitu juga kurikulum yang senafas dengan perubahan yang terjadi.
Di sisi lain, peran guru ternyata tetap tidak tergantikan dengan teknologi. “Namun, guru yang tidak mampu akrab dengan teknologi akan mudah tergantikan,” ucap Unifah.
Pemerintah perlu segera beradaptasi dengan perubahan ini. Dunia pendidikan akan memasuki kehidupan normal baru pasca-pandemi alias new normal. Kebiasaan lama tidak bisa lagi menjadi patokan.
