Tidak hanya di Ibu Kota, layanan IGD di RSUD Kota Bandung, Jawa Barat tutup sejak akhir pekan lalu karena kurangnya pasokan oksigen pasien. Sejumlah rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur, juga menutup layanan gawat daruratnya karena ruang perawatan pasien Covid-19 penuh.
“Tapi ini sementara. Istilahnya, pola buka-tutup. Kalau ada pasien sembuh, pasien baru bisa masuk,” kata Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur Dokter Dodo Anondo, dikutip dari Antara.
Direktur RS William Booth Dokter TB Rijanto, dalam suratnya kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, menuliskan pihaknya menutup layanan IGD sejak 29 Juni 2021. Tenaga kesehatannya saat ini terbatas.
Sebanyak 24 tenaga kesehatan di rumah sakit itu terpapar virus corona. "Bahkan, sembilan orang dari 15 orang yang dirawat di RS William Booth terpaksa ditempatkan di IGD karena ruang isolasi penuh," ucapnya.
Di Rumah Sakit Islam Jemursari kondisinya tak jauh berbeda. Wakil Direktur Layanan Medis dan Keperawatan Dokter Dyah Yuniati mengatakan sebanyak 130 ranjang sudah penuh pasien Covid-19. “Yang di IGD masih ada 16 pasien belum mendapatkan kamar. Kami menutup IGD agar pelayanan maksimal,” katanya.
Pemerintah Lambat Merespons?
Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman menyebut ancaman varian Delta sangat serius saat ini. “Jika mengabaikannya, akan memperburuk kondisi pandemi di semua negara,” katanya kepada Katadata.co.id.
Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, menurut dia bukan strategi ideal. Namun, bukan berarti tidak efektif.
Kelemahannya adalah kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WfH) 100% untuk pekerja non-esensial. Kebijakan ini berpotensi multitafsir.
Dalam dua hari terakhir, beberapa perkatoran tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Kondisi ini berpotensi mengurangi harapan menurunkan jumlah kasus.
Potensis lonjakan kasus telah terprediksi sebelumnya. Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, sudah memperkirakan hal tersebut sejak Maret lalu. Ia juga sudah sempat memberi tahu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal ini. “Jakarta akan jebol,” katanya.
Pandu mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengetatan. Ia menyebut, PPKM Darurat yang saat ini hanyalah respon atas apa yang sudah terjadi. Bukan bentuk antisipasi.
Seharusnya respon tersebut dilakukan pada awal Juni. “Tetapi kita selalu terlambat. Sekarang kondisinya darurat dan kalang kabut semuanya,” ujar Pandu.
Bagaimana Seharusnya Tindakan Pemerintah?
Selain BOR rumah sakit yang naik, kenaikan kasus juga membuat kebutuhan obat dan oksigen naik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresponnya dengan menetapkan harga eceran tertinggi untuk obat terapi Covid-19.
Untuk masalah oksigen, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta agar gas untuk industri dialihkan ke kebutuhan medis. Selain itu, pemerintah akan melakukan impor tabung gas.
Ia memperkirakan, kasus Covid-19 masih akan meningkat dalam 10 hingga 12 hari ke depan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk disiplin dalam menangani lonjakan kasus corona. "Dari data yang kami dapat, 90% kasus di Jakarta varian Delta," kata Luhut kemarin.
Selama PPKM darurat, pemerintah juga menyediakan obat gratis untuk isolasi mandiri. Ada pula layanan telemedicine. Pemerintah menggandeng 11 jasa ini, termasuk Alodokter, Getwell, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, KlikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.
Aplikasi telekomunikasi tersebut dapat diakses secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan konsultasi dokter. Pasien juga memperoleh panduan yang benar mengenai konsumsi obat atau vitamin saat melakukan isoman di rumah.
Semua kebijakan tersebut, menurut Dicky, memang bagus. Namun, guna merespons permasalahan fasilitas kesehatan yang kolaps, PPKM Darurat saja tidak cukup. “Responnya, yang penting itu ada empat hal, Pertama adalah 3T,” katanya.
3T adalah pengetesan (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment). Di Indonesia, minimal pengetesannya adalah 500 ribu tes per hari.
Untuk mencapai angka pengujian 100 ribu tes per hari saja sampai kini masih sulit. Kementerian Kesehatan sedang berupaya mengintensifkan tes dan pelacakan, terutama untuk daerah dengan persentasse jumlah kasus positif (positivity rate) di atas 25%.
Yang kedua adalah vaksinasi. Pemerintah harus mempercepat program ini sehingga mencapai 50% dari jumlah penduduk.
Ketiga, melakukan pembatasan bukan hanya dalam tapi juga luar negeri. Terakhir, kunjungan fisik. Banyak masyarakat, terutama yang di kampung, berada di rumah saja kalau sakit. “Harus ada kunjungan ke mereka untuk mencegah peningkatan beban fasilitas kesehatan,” ucap Dicky.
Penyumbang bahan: Alfida Febrianna (Magang)
Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan
