- The Fed diperkirakan tetap akan menaikkan suku bunga mulai bulan depan di tengah pecahnya perang Rusia dan Ukraina.
- Konflik Rusia dan Ukraina berpotensi memberikan dampak positif pada ekonomi Indonesia
Perang yang pecah antara Rusia dan Ukraina memberikan tekanan baru terhadap ekonomi global. Namun, Indonesia lagi-lagi berpeluang diuntungkan dari situasi sulit dunia. Konflik memicu lonjakan harga komoditas yang dapat berdampak positif pada rupiah di tengah ancaman kenaikan suku bunga Amerika Serikat.
Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari kedua. Sebelum perang pecah, pasar meyakini The Federal Reserve (The Fed) akan agresif menaikkan suku bunga acuan demi merespons lonjakan inflasi. Bank Sentral AS hampir pasti menaikkan bunga pada pertemuan berikutnya bulan depan.
Data inflasi Amerika pada Januari yang mencapai 7,5% secara tahunan, memicu spekulasi pasar untuk kenaikan The Fed Fund Rate 50 basis poin pada pertemuan 15-16 Maret. Namun, tensi geopolitik yang meningkat menciptakan risiko yang rumit bagi The Fed.
Di satu sisi, dampaknya kemungkinan menahan inflasi yang melonjak ke level tertinggi dalam empat dekade. Di sisi lain, hal itu dapat membebani perekonomian AS yang juga berpotensi tertekan oleh kenaikan tensi geopolitik.
Mengutip The New York Times, pejabat The Fed telah mengisyaratkan bahwa mereka akan tetap di jalur untuk menaikkan suku bunga mulai bulan depan. Besarnya pukulan ekonomi yang ditimbulkan dari invasi Rusia kepada AS masih belum pasti.
Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester mengatakan dalam pidatonya pada Kamis (24/20) masih menilai kenaikan suku bunga dana mulai bulan depan merupakan kebijakan yang tepat. Kenaikan ini kemudian akan berlanjut beberapa bulan mendatang.
Namun demikian, menurut dia, dampak dari invasi ini akan mempengaruhi seberapa cepat The Fed bergerak. “Implikasi dari situasi yang sedang berlangsung di Ukraina untuk prospek ekonomi jangka menengah di AS juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghapus dukungan moneter,” kata Mester.
Komentarnya sejalan dengan yang dibuat oleh banyak rekannya pekan ini setelah invasi. Bank sentral memantau situasi, tetapi tidak berniat membatalkan rencana mereka untuk menarik kembali dukungan ekonomi yang telah direncanakan mulai bulan depan karena kondisi inflasi.
The Fed terkadang bereaksi terhadap masalah global dengan memotong suku bunga. Namun, para ekonom mengatakan kali ini kemungkinan akan berbeda. “Situasi saat ini berbeda dari episode sebelumnya ketika peristiwa geopolitik membuat Fed menunda pengetatan atau pelonggaran karena risiko inflasi telah menciptakan alasan yang lebih kuat dan lebih mendesak bagi Fed untuk mengetatkan hari ini,” demikian tertulis dalam riset Goldman Sachs.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai The Fed kemungkinan tetap akan menaikkan bunga acuan bulan depan, tetapi tidak akan terlalu agresif. Ia memperkirakan The Fed Fund Rate akan naik 25 bps pada bulan depan.
“The Fed saya perkirakan tidak akan seagresif yang diperkirakan pasar karena ekonomi juga belum sepenuhnya pulih dan kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh faktor suplai. Belum lagi ada perang,” ujar David kepada Katadata.co.id.
David menilai, rupiah akan tetap stabil meski The Fed menaikkan suku bunga acuan pada bulan depan. Selain pasar sudah mengantisipasi, menurut David, rupiah ditopang fundamental ekonomi yang kuat.
Ia juga menilai, sentimen perang Rusia dan Ukraina tak akan memberikan tekanan besar pada rupiah. Rupiah sempat melemah 0,37% ke level Rp 14.391 per dolar AS pada perdagangan kemarin, tetapi sudah berbalik menguat hari ini dan ditutup di level Rp 14.364 per dolar AS.
Sentimen perang, menurut David, justru dapat menjadi ‘berkah’ baru bagi ekonomi Indonesia sebagai negara penghasil komoditas. Perang antara Rusia dan Ukraina mendorong harga komoditas melambung dan mendorong ekspor. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap rupiah.
Pecahnya perang mendorong harga minyak dunia pada perdagangan kemarin melampaui US$ 100 per barel. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gas dan batu bara. Harga gas acuan Eropa pada perdagangan kemarin naik 35% dibandingkan Rabu (23/2) menjadi 120 euro per kwh. Sementara harga batu bara di pasar spot kemarin naik 5,5% menjadi US$ 239,5 per metrik ton.
“Kemungkinan Indonesia akan diuntungkan dengan situasi saat ini, secara neto akan positif,” kata David.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai panasnya konflik geopolitik ini akan berdampak positif terhadap ekspor Indonesia. Hal ini serupa dengan kondisi tahun lalu saat ekspor terdongkrak oleh harga komoditas akibat krisis energi dunia.
"Harga minyak meningkat dan ini mendorong harga komoditas lain. Tentu kalau dilihat dampak ke ekspor, ini blessing," ujarnya.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dalam risetnya yang dirilis kemarin (24/2) menilai, volatilitas pasar memang akan meningkat dalam jangka pendek dipengaruhi oleh kebijakan normalisasi The Fed dan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan AS. Namun berdasarkan data fundamental terakhir, rupiah masih berpotensi menguat seiring dengan pemulihan ekonomi domestik dan berlanjutnya aliran masuk modal.
“Per 23 Februari 2022, arus masuk modal di pasar saham tercatat sebesar Rp21,6 triliun dan di pasar obligasi sebesar Rp10,2 triliun” ujar Andri.
Ia menilai, beberapa sentimen positif seperti rilis data inflasi yang stabil, surplus neraca perdagangan, dan cadangan devisa yang tinggi masih akan menopang nilai rupiah. Pemerintah dan BI juga akan terus melakukan berbagai langkah stimulus kebijakan untuk mendorong perekonomian dan menjaga stabilitas pasar.
“Kami masih mempertahankan proyeksi rupiah sebesar Rp 14.388 per dolar AS (dengan rata-rata Rp 14.392 per dolar AS) dan target imbal hasil obligasi 10-tahun sebesar 6,84% pada akhir tahun 2022,” kata dia.
Tak Akan Seburuk Taper Tantrum
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, efek pengetatan moneter The Fed kali ini terhadap pasar keuangan domestik tidak seburuk kejadian serupa delapan tahun lalu. Alasannya, kondisi ekonomi Indonesia dinilai lebih kuat dan The Fed sudah menyampaikan rencana tersebut dengan baik.
"Memang ada negara-negara yang tetap rentan. Indonesia insyaAllah akan jauh lebih baik," kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di YouTube Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (24/2).
Menurut dia, ada tiga indikator ekonomi yang menunjukkan kekuatan Indonesia untuk menghadapi guncangan yang berpotensi terjadi akibat pengetatan moneter AS. Ketiganya, yakni:
- Transaksi berjalan atau current account 2021 surplus US$ 3,3 miliar atau 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), ditopang kinerja ekspor yang tumbuh hampir 50%. Ini merupakan pembalikan setelah mencatat defisit US$ 4,4 miliar atau 0,4% dari PDB pada 2020.
- Kondisi ekspor yang lebih baik, bukan hanya berorientasi pada pengiriman komoditas tetapi juga produk seperti besi baja yang memiliki nilai tambah.
- Cadangan devisa yang besar.
"Saat The Fed mengumumkan tapering off (pada November 2021), neraca perdagangan Indonesia surplus 19 bulan berturut-turut, cadangan devisa tinggi, dan transaksi berjalan bagus. Ini memberikan bekal lebih baik dari sisi kekuatan," kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah berulang kali menekankan, dampak dari normalisasi The Fed saat ini kemungkinan jauh lebih baik dibandingkan taper tantrum pada 2013. Ia memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed pada tahun ini sebanyak empat kali, tetapi memantau kemungkinan kenaikan hingga lima kali.
Meski bunga The Fed sudah pasti akan naik pada tahun ini, BI memastikan tidak akan menaikkan bunga acuan hingga ada tanda-tanda kenaikan inflasi di luar target. “Kenaikan FFR tidak selalu diikuti dengan kenaikan bunga BI,” ujar Perry, Jumat (25/2).
Ia memperkirakan inflasi tetap akan terkendali meski ada kenaikan harga pada beberapa komoditas. Inflasi tahun ini masih akan berada di kisaran 2-4%.
Di sisi lain, Perry menilai dampak dari rencana kenaikan bunga AS sudah terlihat di pasar, yakni kenaikan imbal hasil atau yield surat berharga Amerika Serikat benchmark Treasury 10-tahun yang telah naik menuju level 1,9%. kondisi ini akan memengaruhi aliran modal asing terutama ke pasar surat berharga negara.
Meski demikian, menurut Perry, kurs rupiah tetap akan terkendali. "Meski yield obligasi pemerintah AS naik, dolar AS dari waktu ke waktu justru melemah dan ini mendukung stabilitas rupiah di tengah kenaikan tensi politik," kata Perry.
