Hingga Senin lalu, kepolisian telah meminta keterangan dari 14 orang terkait kebakaran di Plumpang. Mereka yang dimintai keterangan terdiri dari sembilan karyawan Pertamina, termasuk operator, satpam, teknisi, dan supervisor. Sisanya adalah warga sekitar.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, raksasa minyak dan gas pelat merah itu akan menanggung biaya pengobatan, santunan, dan seluruh biaya yang timbul akibat kebakaran di Depo Plumpang hingga para korban sembuh.
“Saya mewakili direksi dan segenap perwira Pertamina menyampaikan permohonan maaf mendalam,” kata Nicke dalam siaran pers yang terbit pada Sabtu kemarin.
Rencana relokasi Depo Plumpang
Pemerintah telah berencana untuk memindahkan Depo Plumpang ke lahan milik perusahaan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Lahan reklamasi seluas 32 hektare ini berlokasi di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jarak antara keduanya sekitar 8 kilometer.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan lahan tersebut diperkirakan akan siap untuk dibangun pada akhir 2024. Pembangunannya ditaksir memakan waktu antara dua hingga 2,5 tahun.
Menurut Fahmy, rencana pemerintah ini merupakan opsi yang “tepat dan cepat” karena tiga alasan. Pertama, kebakaran berawal dari terminal BBM dan bukan dari rumah penduduk.
Kedua, proses pengambilan keputusan relokasi oleh Pertamina lebih cepat. Sedangkan memindahkan pemukiman warga akan memakan waktu lebih lama karena melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Ketiga, lanjut Fahmy, lokasi Depo Plumpang sudah “sangat tidak layak” karena terletak di tengah pemukiman yang padat. Tidak ada air penyangga (water buffer) yang cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memiliki opsi relokasi TBBM atau warga. Namun, eks Gubernur DKI Jakarta ini menyerahkan keputusannya kepada pihak terkait.
Pemerintah pernah mengusulkan pembangunan zona penyangga yang memberikan jarak 50 meter antara Depo Plumpang dan pemukiman warga pada 2009. Usulan ini muncul setelah terjadi kebakaran di fasilitas tersebut tapi tidak terwujud karena belum ada solusi bagi warga sekitar.
“Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus mencari solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” kata Presiden setelah mengunjungi RPTRA Rasela pada akhir pekan lalu.
Pada 2013, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu menerbitkan lebih dari 1.000 kartu tanda penduduk (KTP) dan ratusan kartu keluarga (KK) untuk para warga sekitar. Penerbitan kartu identitas ini merupakan janji kampanyenya.
Kemudian pada 2021, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara untuk para warga. Penerbitan IMB memungkinkan para warga untuk mengakses fasilitas seperti air dan listrik.
Dari data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tanah yang terdampak dari kebakaran di Depo Plumpang saat ini memiliki status penggunaan “tanah perumahan.” Tanah di bagian utara terminal BBM itu berstatus “kosong” baik untuk penggunaan maupun tipe hak.
Warga sekitar menyambut keputusan pemerintah untuk memindahkan Depo Plumpang. Abdul Jamil, misalnya, mengatakan bahwa pemindahan ini mendesak mengingat telah terjadi dua kebakaran pada 2009 dan 2023.
“Kalau deponya yang pindah, itu lebih baik,” kata pria berusia 46 tahun yang tinggal di rukun warga (RW) 01, Kelurahan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Tempat tinggalnya berjarak kurang dari 2 kilometer dari lokasi kebakaran terakhir.
