- Persoalan kemiskinan multidimensi menghantui provinsi penghasil nikel.
- Pemerintah mengklaim pertambangan nikel dan hilirisasinya meningkatkan PDB dan PDRB yang berarti mengentaskan kemiskinan di daerah penghasil tambang.
- Perlu kerangka pengaman investasi yang ketat dan mekanisme distribusi keuntungan yang berbasis indikator kesejahteraan masyarakat.
Warga Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, kembali berhadapan dengan penggusuran lahan untuk pertambangan nikel. Pada 9 Agustus 2023, pukul 23.00 WITA, penggusuran kembali terjadi di lahan jambu mente dan cengkih siap panen milik warga Desa Mosolo.
Padahal, masyarakat Wawonii sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung yang isinya menolak wilayah pertanian dan perikanan mereka digunakan perusahaan pertambangan nikel.
Sementara itu di pusat, pemerintah mengatakan nikel dan hilirisasinya sebagai salah satu 'kunci' untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Pada 12 Agustus lalu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan sejak bergulirnya hilirisasi nikel, beberapa multiplier effect mulai terlihat pada ekonomi nasional.
Mantan aktivis itu mengatakan kehadiran fasilitas pengolahan atau smelter yang tersebar di berbagai provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Banten, mendorong pertumbuhan di daerah tersebut. "Sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto di daerah lokasi smelter berada," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hilirisasi industri nikel berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. "Hilirisasi mendorong investasi berkualitas, terutama di bagian timur Indonesia," kata Luhut dalam acara Nickel Conference CNBC di Ballroom Kempinski, Jakarta, pada Selasa, 25 Juli 2023.
Klaim Hilirisasi sebagai 'Kunci' Kesejahteraan
Berdasarkan data Kemenperin, saat ini sudah ada 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 smelter yang sedang dalam tahap pembangunan.
Nilai investasinya, antara lain sebesar US$ 11 miliar atau sekitar Rp 165 triliun untuk smelter Pyrometalurgi, dan sebesar US$ 2,8 miliar atau mencapai Rp 40 triliun dari smelter Hydrometalurgi yang akan memproduksi MHP (mix hydro precipitate) sebagai bahan baku baterai.
Sedangkan menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 111 unit smelter pengolah nikel yang akan beroperasi di Indonesia. Sembilan di antaranya memiliki Izin Usaha Pertambangan atau IUP, sedangkan 102 lainnya hanya berupa Izin Usaha Industri (IUI) tanpa IUP.
Dari jumlah tersebut, 37 smelter telah beroperasi, lima di antaranya memiliki IUP, sedangkan 32 lainnya tak memiliki IUP. Adapun nilai investasi smelter nikel oleh pemegang IUP pada 2023 ini diperkirakan mencapai US$ 2,67 miliar atau setara dengan Rp 39,4 triliun. Sedangkan total izin penambangan nikel aktif saat ini ada 300 IUP dan tiga kontrak karya alias KK.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri optimistis hilirisasi nikel memberikan multiplier effect dengan melihat dari nilai tambahnya. "Nilai nikel ore mentah dihargai US$ 30 per ton, menjadi nikel pig iron (NPI) harganya akan naik 3,3 kali mencapai US$ 90 per ton. Apalagi, jika ada ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat," kata dia.
Menurut Febri, hilirisasi tersebut akan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP dan pajak-pajak lainnya. "Jika kita mengekspor bahan mentah, angkanya Rp 17 Triliun, sementara ekspor produk hasil hilirisasi nikel mencapai Rp 510 Triliun. Dengan begitu, penerimaan negara dari pajak akan jauh lebih meningkat," kata dia.
Ia juga menyinggung kenaikan PNPB dari logam nikel yang disumbang oleh daerah penghasil nikel. Pada 2022, PNBP dari daerah penghasil nikel mencapai Rp 10,8 triliun, meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 3,42 triliun.
Total PNBP dari lima provinsi penghasil nikel mencapai Rp 20,46 triliun sepanjang 2021 hingga triwulan kedua 2023. Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi penyumbang terbesar PNBP yaitu sebesar Rp 8,73 triliun, disusul provinsi Maluku Utara sebesar Rp 6,23 triliun.
Selain itu, kata dia, keuntungan dari smelter akan memberi manfaat bagi perekonomian nasional. Ia meyakini hal tersebut berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) logam dasar triwulan pertama 2023 yang tumbuh 11,39%, dengan nilai sebesar Rp 66,8 triliun.
Febri juga memberi contoh nikel mampu mengerek PDRB. Ia mencontohkan Sulawesi Tenggara sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia. Provinsi itu mengalami pertumbuhan PDRB dari industri pengolahan sebesar 16,74% pada 2022, yang sebagian besar disumbang oleh industri pengolahan nikel.
Menurut dia, kehadiran smelter juga memberikan dampak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitar smelter. "Hilirisasi jangan dilihat dari ownersip smelter, apakah itu PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi, sehingga benefit yang dirasakan dengan berjalannya hilirisasi memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional," kata dia.
Potret Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Penghasil Nikel
Amlia, perempuan paruh baya asal Wawonii, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan akses air bersih yang tak lagi ia nikmati sejak tambang nikel merusak sumber air penduduk. "Kami tidak pernah kekurangan air sebelumnya, tetapi kini jadi susah air, harus beli atau minta ke desa tetangga," kata dia pada Jumat pekan lalu.
Ini bertentangan dengan rencana pemerintah yang menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman pada 2024. Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 40,8% masyarakat mengandalkan sumber yang berasal dari air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, dan 14,8% rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali untuk keperluan air bersihnya.
Menurut Yamir, warga Wawonii yang lain, masyarakat selama ini mengandalkan Sungai Tamo Siu-Siu sebagai sumber air bersih dan air sumur. Namun, kualitas keduanya menurun sejak pertambangan nikel aktif. "Warna air kuning kecokelatan, kadang warnanya jadi merah dan berlumpur," kata dia kepada Katadata.co.id pada 10 Agustus lalu.
Tak cuma persoalan krisis air bersih yang mengadang masyarakat di sekitar lingkar tambang nikel. Persoalan stunting juga menghantui provinsi penghasil nikel yang diklaim mengalami peningkatan PDB dan PDRB. "Di desa kami, stunting bertambah dari enam menjadi 12," kata Yamir.
Survei Hasil Gizi Indonesia 2022 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan provinsi penghasil nikel adalah provinsi penyumbang stunting di Indonesia. Sulawesi Tenggara yang memiliki tambang nikel terluas di Indonesia berada dalam posisi sembilan besar penghasil balita stunting di Indonesia, dengan prevalensi 27,7%.
Jauh di atas prevalensi nasional sebesar 21,6% dan hanya terpaut 7,6 poin dengan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Padahal, menurut Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia yang dirilis Direktorat Jenderal Minerba tahun 2020, ada 154 IUP di Sulawesi Tenggara, satu izin KK, dan tiga smelter nikel.
Sulawesi Tengah yang menjadi provinsi kedua pemilik IUP nikel terbanyak menempati posisi tujuh sebagai provinsi penyumbang stunting tertinggi di Indonesia dengan prevalensi 28,2%. Maluku Utara berada di posisi 12 dengan prevalensi 26,1%, Sulawesi Selatan berada di posisi 10, tepat di bawah Sulawesi Tenggara, dengan prevalensi 27,2%.
Maluku, Papua dan Papua Barat, tak lepas dari cengkeraman stunting. Prevalensi stunting di ketiga daerah penghasil nikel ini berada di atas rata-rata nasional.
Banten, yang memiliki satu smelter di Cikande, Kabupaten Serang, tak lepas dari persoalan stunting. Kabupaten Serang merupakan penyumbang terbesar kedua angka stunting di Provinsi Banten dengan prevalensi sebesar 26,4%.
Selain dihantui persoalan stunting, masyarakat di sekitar lingkar tambang dan jalur distribusi nikel dihantui infeksi pernapasan akut. Padahal, Kementerian Kesehatan tengah berupaya mengendalikan angka ISPA dengan mengendalikan pneumonia yang berkontribusi besar pada kematian balita.
Berdasarkan Profil Kesehatan 2021, jumlah kematian pada bayi berusia di bawah satu tahun akibat pneumonia di Sulawesi Tenggara sebanyak 12 kematian, 26 kematian di Sulawesi Selatan. Lima provinsi penghasil nikel lainnya tak luput dari persoalan kematian bayi di bawah satu tahun akibat penumonia.
Kondisi ini diperburuk dengan rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berada di bawah rujukan nasional. Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara secara bersamaan menempati lima besar provinsi dengan puskesmas tanpa dokter tertinggi.
Di luar isu kesehatan, angka kemiskinan di provinsi penghasil nikel meningkat di saat angka kemiskinan di provinsi lainnya menurun. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,68%, sementara angka kemiskinan di Pulau Sulawesi mencapai 10,08%.
Sulawesi menjadi satu-satunya pulau yang mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 0,02 poin dari 10,06% pada September 2022. Kenaikan angka kemiskinan tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara dari 11,27% pada September 2022 menjadi 11,43% pada Maret 2023.
Disusul Sulawesi Tengah, yang mengantongi 85 IUP nikel, mengalami kenaikan 0,11 poin dari 12,30% menjadi 12,41%. Di tempat ketiga ada Sulawesi Selatan dengan 34 IUP nikel, yang mengalami kenaikan dari 8,66% menjadi 8,70%. Kemiskinan di Maluku Utara yang menjadi salah satu sentra penghasil dan pengolah nikel, meningkat 0,09 poin dari 6,37% menjadi 6,46%.
Selain itu, angka pengangguran terbuka di tujuh provinsi penghasil nikel tercatat naik di tengah penurunan tingkat pengangguran secara nasional. Angka pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara pada Februari 2023 meningkat 0,3 poin dari 3,36% pada Agustus 2022 menjadi 3,66%.
Di Sulawesi Tengah, angka pengangguran bergerak dari 3% menuju 3,49%, sedangkan di Sulawesi Selatan angka pengangguran naik dari 4,51% menjadi 5,26%. Maluku Utara yang memiliki kawasan industri terpadu untuk pertambangan dan pengolahan nikel seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), mencetak kenaikan angka pengangguran dari 3,98% menjadi 4,60%.
