Duduk Perkara Korupsi Tambang Nikel yang Jerat Eks Dirjen Minerba
Kejaksaan Agung menetapkan bekas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka. Ia ditetapkan menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi pertambangan bijih nikel PT Antam di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan penetapan Ridwan sebagai tersangka bersamaan dengan penetapan HJ selaku sub koordinator rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Kementerian ESDM. Dengan demikian tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 5,7 triliun tersebut terus bertambah.
“Terkait perkara di Kejaksaan Tinggi Sultra, sampai saat ini sudah menetapkan tersangka 10 orang,” kata Ketut seperti dikutip dari Antara, Kamis (10/8).
Ketut mengatakan, peran kedua tersangka adalah memberikan satu kebijakan terkait dengan Blok Mandiodo yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5,7 triliun. Kedua tersangka selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung dari 9 sampai dengan 28 Agustus.
Lalu bagaimana peran Ridwan dalam perkara korupsi tambang nikel ini?
Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pada 14 Desember 2021 Ridwan memimpin rapat terbatas untuk membahas dan memutuskan melakukan penyederhanaan aspek penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB Perusahaan pertambangan. Penetapan RKAB sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.
Buntut dari penyederhanaan aspek penilaian itu, PT Kabaena Kromit Pratama yang sudah tidak memiliki deposit nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP-nya, mendapatkan kuota pertambangan Ore Nikel (RKAB) tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton. Demikian juga beberapa perusahaan lain yang berada di sekitar Blok Mandiodo.
