Tantangan ESG dalam Ekstraksi Nikel dan Kobalt
Produsen besar seperti Ford dan Volvo menyinggung persoalan etik lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam transisi ke LFP. Ford dalam pengumuman investasi untuk membangun pabrik LFP senilai US$ 3,5 miliar di Michigan, Amerika Serikat, misalnya, menyinggung soal komitmen terhadap keberlanjutan dan hak-hak asasi manusia.
Hal ini diyakini berkaitan erat dengan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo dan invasi Rusia terhadap Ukraina yang belum berkesudahan. Kedua negara ini merupakan produsen utama kobalt.
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam The International Journal of Life Cycle Assessment pada 11 Agustus 2022 menyatakan tingkat kematian di pertambangan kobalt di Kongo paling rendah adalah 65 kematian per tahun dan diperkirakan dapat mencapai 2.000 kematian per tahun.
Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id dari berbagai pemberitaan, berbagai kecelakaan fatal kerap terjadi di tambang-tambang kobalt dan tembaga di Kongo. Salah satunya tragedi pada Juni 2019 di tambang milik Glencore, perusahaan asal Swedia, yang menewaskan sekitar 43 pekerjanya, 14 di antaranya anak-anak.
Tragedi itu bukan satu-satunya, mengutip Reuters, setidaknya ada 19 kejadian fatal di tambang kobalt sepanjang beroperasinya tambang Glencore di Kongo. Kecelakaan demi kecelakaan yang menewaskan ratusan pekerja tambang kobalt di Kongo tak hanya tercatat di tambang yang dioperasikan oleh Glencore saja.
Pada 2016, tujuh pekerja tambang tewas tertimbun reruntuhan material di dalam lubang KOV. Pada Februari 2019, sekitar 20 pekerja tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk pembawa cairan asam. Pada September 2015, terdapat dua kecelakaan berbeda di desa Mbaya yang menewaskan 15 dan 18 pekerja tambang.
Laporan Amnesty International, di empat wilayah tambang di Kongo yang dipublikasikan pada 12 September 2023, menyebutkan berbagai praktik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan tambang kobalt dan tembaga. Mulai dari penggusuran sepihak tanpa kompensasi, mempekerjakan anak di bawah umur, kerusakan lingkungan yang massif, hingga kecelakaan kerja fatal yang keluarganya tak diberikan santunan yang layak.
Di Indonesia, catatan kecelakaan kerja terbanyak di tambang nikel disumbang salah satunya oleh PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowalo, Sulawesi Tengah, yang berujung pada aksi mogok kerja yang diikuti bentrokan antara pekerja Indonesia dengan tenaga kerja asing pada 14 Januari 2023. Dua pekerja meninggal dunia dalam bentrokan tersebut.
Mengutip data Trend Asia, terdapat delapan insiden fatal di kawasan tersebut sepanjang 2020-2022 dengan lima korban meninggal dunia, tiga orang terluka, dan dua orang diduga bunuh diri.
Pada 22 Desember 2022, terjadi ledakan di Smelter 2 Tungku 17 yang menewaskan dua pekerja. Disusul kematian seorang pekerja karena truk yang dikemudikannya tergelincir. Setelah itu, pada 27 Juni 2023 sebanyak tujuh karyawan terkena semburan api saat memasang saringan filter yang menewaskan seorang pekerja.
Trend Asia mengumpulkan data insiden di kawasan smelter nikel di Indonesia sejak 2015 hingga 2022. Menurut data tersebut, terdapat 68 insiden dengan korban meninggal dunia sebanyak 47 pekerja, 76 pekerja terluka dan dugaan bunuh diri sebanyak 10 pekerja.
Dari jumlah tersebut, 13 korban meninggal dunia dan 15 korban luka merupakan tenaga kerja asing (TKA). Menurut Novita Indri, Campaigner Trend Asia, tingginya kecelakaan kerja di smelter menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sudah diatur oleh berbagai regulasi.
Selain itu, menurut Novita, meskipun investasi di sektor smelter nikel sangat tinggi, kontras dengan kondisi perburuhannya. "Jaminan kesehatan dan keselamatan kerjanya buruk, upah rendah, hingga jam kerja yang panjang kerap menjadi isu yang mengemuka di kawasan smelter nikel di Indonesia," kata dia.
Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia Rudi HB Daman mengatakan berbagai pelanggaran aturan ketenagakerjaan kerap ditemukan. "Mulai dari tidak adanya Peraturan Perusahaan (PP), memberlakukan status kontrak bagi pekerjaan yang bersifat tetap, pemotongan upah, melanggar aturan K3, serta Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak," kata dia.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dengan semakin pekanya produsen dan konsumen kendaraan listrik terhadap isu lingkungan, HAM dan keberlanjutan, sudah seharusnya Indonesia segera membenahi Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam industri nikel dari hulu hingga hilir.
Adapun ESG adalah konsep pembangunan dan investasi yang mengedepankan keberlanjutan tiga aspek yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola. "Sudah saatnya pemerintah mendorong investasi yang mengedepankan ESG untuk responsible mining, bukan hanya sustainable mining. Kita bisa merefleksikan dengan merelaksasi dan mengompromikan ESG, nikel kita ternyata tidak kompetitif untuk kendaraan listrik karena pasar menimbang ESG juga," kata dia.
Menurut Fabby, berbagai protokol untuk menerapkan responsible mining telah ada dan dapat diadopsi segera di Indonesia. Selain itu, kata dia, untuk memaksimalkan pelaksanaan ESG, pemerintah dapat mendorong pengusaha untuk segera menggunakan EBT 25% dan mengurangi ketergantungan energi pada batu bara.
Cara termudah untuk mengimplementasikannya, menurut Fabby, dengan menerbitkan instruksi presiden dan memberlakukan skema reward-punishment. "Ini semua dapat dilakukan bertahap, dengan memberikan rambu-rambu sejak sekarang untuk pelaksanaan lima tahun yang akan datang bahwa kita akan mengetatkan ESG," kata dia.
