Program ini menyasar UMKM yang dimiliki dan dipimpin perempuan, baik yang tinggal di perdesaan, kelompok pra-sejahtera, penyandang disabilitas, dan penyintas kekerasan. Yayasan Jalatera merupakan salah satu yayasan yang mendapat dukungan hibah dari IKDP.
Potensi Keuangan Syariah
Menurut survei OJK, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah yakni 9,14%. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%.
Namun, menurut riset yang dilakukan WWB pada 2022, pengguna rekening syariah perempuan sebesar 3,2% melebihi laki-laki sebesar 2,6%. Sementara pengguna rekening syariah di perdesaan (3,1%) lebih banyak dibanding di perkotaan (2,8%).
Jika pada rekening konvensional masih ada ketimpangan kepemilikan antara laki-laki dan perempuan dan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan. Keuangan syariah justru memiliki peluang untuk mencapai inklusi keuangan sasaran prioritas, utamanya perempuan.
“Biaya menjadi salah satu alasan utama seseorang dalam memilih satu layanan keuangan, berdasarkan wawancara kami ke berbagai pengguna layanan keuangan,” kata Agnes.
Dia mencontohkan, pada produk pembiayaan. Seseorang akan membandingkan bunga pinjaman konvensional dengan bagi hasil pembiayaan syariah. “Kami melihat ada use-case yang kuat untuk mendukung para pemilik usaha mikro dan ultra-mikro yang membutuhkan akses pembiayaan usaha, terutama perempuan,” kata Agnes.
Selain itu lanskap keuangan syariah Indonesia juga semakin membaik. Menurut OJK, nilai total pembiayaan seluruh jenis akad di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, tumbuh 18,5% dalam setahun (yoy).
Peluang besar penggunaan keuangan syariah untuk menjembatani ketimpangan literasi dan inklusi keuangan sasaran prioritas juga menjadi perhatian OJK.
Antara 2022 hingga 2023, OJK memperkenalkan program SICANTIKS dan SAKINAH yang menyasar dorongan literasi keuangan syariah, khususnya perempuan.
Pada program SICANTIKS, OJK mendorong hadirnya para ibu sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah yang akan diberikan pembekalan training of trainers (ToT) edukasi keuangan syariah. Selain itu, juga memberikan pelatihan literasi berkelanjutan berbasis komunitas.
Kepala Departemen Inklusi, Literasi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan, program SICANTIKS juga melibatkan komunitas ibu-ibu penyandang disabilitas, termasuk yang sedang merintis UMKM. Mereka diberikan pelatihan untuk meningkatkan akses keuangan.
Sementara lewat program SAKINAH, OJK mendorong literasi dan edukasi keuangan syariah yang ditujukan kepada santri, guru/ ustaz, dan ustazah di lingkungan pondok pesantren.
Aisyiyah, organisasi perempuan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, adalah salah satu mitra program SAKINAH. Aisyiyah memiliki program bernama Sosialisasi dan Literasi Keuangan Digital (SLKD) yang melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan daya saing anggotanya dalam perekonomian.
Sebelumnya, Aisyiyah yang berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan digital anggotanya, juga pernah bekerja sama dengan OJK untuk mengembangkan keuangan syariah. Kemudian peningkatan literasi keuangan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun, kerja sama ini tidak dilanjutkan karena pandemi Covid-19.
“Layanan dan produk keuangan syariah bisa menjadi pilihan yang lebih aman bagi perempuan anggota Aisyiyah di akar rumput,” kata Arifah Rahmawati, Sekretaris Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah saat dihubungi Katadata.co.id pada 28 Oktober.
Namun, dia melanjutkan, yang disayangkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap keuangan syariah masih rendah. “Selain itu, tingkat competitiveness industri keuangan syariah juga masih rendah,” kata Arifah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan bahwa potensi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah memang semakin tinggi. Hal ini karena Indonesia memiliki bonus demografi dalam keuangan syariah, mengingat 86,7% dari total penduduk beragama Islam.
“Keuangan syariah diharapkan mampu dengan mudah diterima oleh masyarakat karena produk keuangan syariah saat ini sudah bervariasi. Jumlah pelaku industri juga semakin banyak dan jaringan kantor dan layanan yang semakin tersebar,” kata Friderica Widyasari Dewi kepada Katadata.co.id, pada 27 Oktober lalu.
Selain OJK, Kemenko Bidang Perekonomian lewat Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) juga menyebut, pasar syariah telah semakin besar. Ini artinya, peluang pertumbuhan dalam memperluas pasar yang secara otomatis menambah angka indeks keuangan inklusi dapat lebih dioptimalkan.
Agnes berharap, pemerintah dan para penyedia layanan keuangan dapat bersama-sama menaruh perhatian pada pembentukan, perkembangan, dan lanskap layanan keuangan konvensional dan syariah.
“Jika bisa berjalan berdampingan, maka tentu bisa meningkatkan potensi keuangan syariah dalam mewujudkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Agnes Salyanty.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik, Katadata.co.id bersama Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP), yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Women's World Banking, menyajikan edisi khusus Inklusi Keuangan Perempuan. Setiap bulan, tulisan terkait isu tersebut kami sajikan dalam bentuk artikel panjang dan mendalam.
