Selain Ekspor, Perjanjian RCEP Berpotensi Meningkatkan Impor
Contoh lain produk yang masih dikenakan tarif impor oleh Indonesia dalam IK-CEPA adalah produk canai dari besi atau baja, ikan tilapias, dan kain tenun dari kapas. Sementara Korea Selatan masih mengenakan tarif impor untuk karkas; ikan mas, lele, makarel; asparagus, bawang putih, ginseng dan kayu lapis.
Bagaimana dengan sektor jasa? Korea Selatan sangat dikenal melalui K-Pop dan drama Korea, adakah perjanjian ini dapat berdampak positif dalam industri kreatif Indonesia, atau justru kontraproduktif?
Tidak dipungkiri bahwa Korean Wave/Hallyu yang terdiri dari K-Pop, Drakor, film maupun variety show tengah menjadi fenomena global. Hal ini bisa dilihat dari beberapa prestasi perwakilan Hallyu di tingkat internasional.
Simak Databoks berikut:
Data the Korean Foundation menunjukkan bahwa pada Desember 2019, terdapat 1.799 klub penggemar Hallyu dengan 99,32 juta penggemar (72 juta di Asia dan Oceania, 15 juta di Eropa dan 12 juta di Amerika).
Dalam IK-CEPA, untuk sektor jasa, Korea berkomitmen membuka 114 sektor termasuk di dalamnya jasa rekreasi, budaya dan olahraga. Selain itu, salah satu cakupan kerja sama ekonomi dalam IK-CEPA adalah budaya dan area kreatif lainnya.
Dengan adanya kerjasama budaya dan area kreatif dalam IK-CEPA, diharapkan Indonesia dapat mencontoh langkah yang dilakukan Korea untuk mengembangkan industri kreatifnya baik dari segi kreativitas, kedisiplinan, maupun cara pemasaran.
Sementara itu, kerja sama ekonomi Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Mungkin sudah ada evaluasinya selama beberapa bulan terakhir?
Perlu diketahui bahwa ketika IA-CEPA dirundingkan, kami mengupayakan agar perjanjian ini memiliki manfaat jangka panjang seperti pengembangan sumber daya manusia, transformasi ekonomi ke sektor tersier (jasa), dan peningkatan investasi. Namun, bukan berarti IA-CEPA tidak memiliki manfaat jangka pendek.
Tarif 0% untuk seluruh produk ekspor Indonesia ke Australia dan penambahan kuota visa working holiday visa seharusnya bisa langsung dirasakan manfaatnya. Tetapi sebagaimana kita ketahui pandemi Covid-19 telah menghambat pergerakan orang dan menekan laju perdagangan global, termasuk antara Indonesia dan Australia.
Di tengah tantangan tersebut dan semenjak IA-CEPA berlaku 5 Juli 2020, ekspor Indonesia ke Australia pada periode Januari-Oktober 2020 meningkat dua persen jika dibandingkan tahun lalu, dan defisit perdagangan Indonesia dengan Australia berkurang 30%. Selain itu, salah satu Universitas terkemuka dari Australia juga telah berinvestasi dan akan membuka kampusnya di Indonesia.
Memang contoh-contoh pencapaian tersebut tidak bisa diatributkan sepenuhnya pada IA-CEPA, namun perjanjian ini turut berperan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa serta investasi selama beberapa bulan terakhir.
Bagaimana dengan perundingan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA yang masih berjalan?
Proses perundingan IEU-CEPA sudah sembilan putaran. Putaran terakhir pada 2-6 Desember 2020 di Brussels, Belgia. Terdapat perkembangan yang baik di berbagai isu dan sudah disepakati 44% draft teks. Putaran ke-10 IEU-CEPA diharapkan dapat dilaksanakan pada kuartal pertama 2021 dan keseluruhan dapat selesai pada tahun ini juga.
Vietnam kan sudah memiliki perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Bagi Indonesia, apa output yang diharapkan?
IEU-CEPA diharapkan dapat meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia, meningkatkan investasi dan industri dalam negeri, menghindari ketertinggalan dari negara pesaing, dan pengakuan produk Indonesia yang berkelanjutan.
Pada 2021, ada beberapa hal yang mungkin akan berdampak pada peta ekonomi global. Selain pemulihan ekonomi pascapandemi, terpilihnya Joe Biden mungkin akan mengembalikan internasionalisme Amerika Serikat. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia?
Dampak langsung perubahan Administrasi Trump ke Administrasi Biden terhadap hubungan ekonomi/perdagangan bilateral Indonesia – AS belum dapat diukur saat ini. Namun arah/rencana kebijakan dapat diperkirakan berdasarkan berbagai pernyataan presiden terpilih Joe Biden dalam masa kampanye dan setelah pemilu.
Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri akan tetap menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi AS. Administrasi Biden mengusung motto “Made in All of America” yang secara prinsip tidak terlalu jauh berbeda dengan “America first”.
Implikasinya, hal ini dapat menyebabkan kontraksi terhadap ekspor ke AS. Namun demikian, kami meyakini hal tersebut tidak akan berdampak signifikan pada ekspor Indonesia karena perdagangan RI-AS bersifat saling melengkapi.
Kedua, Biden akan menggunakan pendekatan multilateral untuk mengatasi isu-isu perdagangan, terutama dengan Tiongkok. AS akan kembali proaktif dalam berbagai forum/dialog regional maupun multilateral.
Ketiga, Administrasi Biden akan memastikan bahwa norma-norma HAM, standar perlindungan tenaga kerja dan lingkungan yang berkelanjutan hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia perlu memastikan bahwa rantai produksi dalam negeri memenuhi kaidah terkait, agar produk Indonesia tetap kompetitif.
