Sekjen PAN: Kami Jauh Lebih Matang Ketimbang Tahun 2019
Partai Amanat Nasional (PAN) akan menghadapi pemilihan umum keenamnya tahun depan. Partai besutan Zulkifli Hasan tersebut mulai berbenah memasuki tahun politik.
Bukan tanpa sebab, PAN mencanangkan target yang ambisius yakni 70 kursi, naik dari 44 kursi pada Pemilu 2019. Sejumlah cara dilakukan partai untuk menggenjot perolehan suara, mulai dari merekrut kader tenar hingga mengangkat isu perhatian milenial seperti kemudahan beli rumah.
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno mengatakan partainya saat ini sudah jauh lebih siap menghadapi Pemilu 2024 ketimbang lima tahun sebelumnya. Bahkan, proses penjaringan calon anggota dewan telah dilakukan sejak 2021.
PAN juga menyiapkan ‘sekolah’ khusus bagi para kader yang maju menjadi caleg. Kader akan dijejali sejumlah kurikulum mulai dari ideologi PAN hingga bagaimana bersikap sebagai anggota dewan.
“Jadi ada proses seleksi dan kami bisa tahu bahwa pada akhirnya 580 yang maju itu sudah siap tarung,” kata Eddy saat diwawancarai Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Eddy masih melihat potensi masalah yang bisa terjadi dalam pesta politik akbar itu. Isu lama seperti politik identitas hingga uang menjadi hal yang perlu diwaspadai.
“Yang harus kita kedepankan adalah demokrasi substantial, gagasan, ide. Bukan hanya jalan pintas untuk mencari suara,” katanya.
Dalam wawancara selama hampir dua jam itu, Eddy juga menjelaskan beban finansial partai politik, siapa calon presiden pilihan PAN, hingga kehadiran Partai Ummat bentukan Amien Rais. Berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana persiapan PAN menghadapi tahapan Pemilu? Apa target PAN?
Target kami jauh lebih baik dibandingkan 2019. Alasannya, pertama, kesiapan kami jauh lebih matang dibandingkan dengan 2019. Kami telah melaksanakan proses pencalegan 2 tahun sebelum masa persiapan pemilu.
Kedua, berbeda dengan 2019, PAN saat ini menjadi partai pendukung pemerintah. Jadi tentu hal itu juga menjadi hal yang sangat berbeda dengan adanya kader PAN di kabinet yaitu Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Pak Zulkifli juga telah melaksanakan tugas dengan baik untuk menyediakan bahan pokok yang terjangkau harganya. Tentu ini adalah salah satu bukti bahwa kader PAN yang di kabinet itu amanah dan bisa bekerja.
Ini narasi yang akan kami sampaikan kepada konstituen yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Jadi, itu memberikan kami sebuah keyakinan bahwa PAN itu akan berkinerja lebih baik dibandingkan dengan 2019.
Berapa target perolehan kursi PAN pada Pemilu 2024?
Tentu kami akan menargetkan setinggi-tingginya. Tetapi dari hitung-hitungan terakhir, yang realistis itu mungkin di antara 60 sampai 70 kursi.
Bagaimana proses penjaringan bakal calon anggota legislatif PAN?
Proses penjaringannya itu bisa targeted, kami yang menjemput bola, menjangkau tokoh-tokoh masyarakat, publik figure untuk bergabung dengan PAN. Bisa juga secara organik, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia datang untuk mendaftar melalui aplikasi yang terbuka.
Kami punya aplikasi namanya SimPAN. Itu memberikan akses kepada setiap orang untuk bisa mendaftarkan diri sebagai anggota, mendapatkan KTA, termasuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bisa juga dengan cara tradisional datang ke kantor PAN di Kabupaten/kota terdekat untuk mendaftarkan diri.
Berapa jumlah caleg yang mendaftar?
Yang secara organik mendaftar itu jauh lebih besar daripada yang melalui aplikasi. Persentasenya itu hampir 90% mendaftar berdasarkan status mereka pengurus harian. Mereka adalah kader PAN yang sebelumnya pernah menjadi caleg juga.
Lalu bagaimana menyaring caleg tersebut?
Perlu ada interaksi dengan pihak PAN agar calon yang sudah mendaftar tidak hanya namanya saja yang kami ketahui. Kami juga ingin memahami lebih dalam lagi kapasitas yang bersangkutan, minatnya, kenapa mendaftar, dan motivasi maju sebagai anggota legislatif. Jadi meskipun mendaftar secara online, tapi akhirnya kami undang untuk ajak diskusi.
Ini berarti ada semacam fit and proper test dalam menjaring 580 bacaleg?
Ada proses seleksi. Ada juga proses melalui tahapan sekolah partai. Kami memberikan kurikulum mulai dari public speaking, pemahaman dasar platform dan ideologi partai, kemudian kiat untuk menjadi anggota dewan legislatif. Nanti diajari bagaimana nanti bersikap ketika telah terpilih menjadi anggota dewan, termasuk success story dari mereka yang pernah menjadi anggota dewan. Apa saja kiat mereka ketika mereka mensosialisasikan kepada masyarakat.
Ada juga sesi di mana kami memberikan pemahaman tentang peraturan KPU, Undang-undang Pemilu, Undang-undang Partai Politik. Ini supaya bacaleg PAN itu memiliki pemahaman komperehensif. Dia tahu mengapa maju sebagai anggota dewan, dan tidak hanya sekadar memandang posisi anggota dewan itu sebagai lowongan kerja baru.
Dari 580 calon, ada nama-nama anggota DPR hingga figur publik. Bagaimana proses PAN memilih mereka? Apakah berdasarkan latar belakang semata?
Kami tidak akan membedakan bila seseorang itu sebelumnya artis, ulama, akademisi, atau atlet. Kami melihat apa yang melatarbelakangi mereka untuk menjadi calon anggota dewan. Itu yang paling penting. Karena akhirnya dalam proses seleksi berikutnya itu akan terlihat apakah yang bersangkutan betul-betul memiliki kecakapan untuk menjadi anggota dewan atau memang perlu kami berikan pendidikan. Jadi ada proses seleksi dan kami bisa tahu bahwa pada akhirnya 580 yang maju sudah siap tarung.
Dalam Pemilu 2024, PAN akan tetap fokus pada wilayah yang menjadi basis suara lama atau meluaskan cakupan ke wilayah baru?
Ada wilayah baru juga. PAN itu selama ini belum pernah mendapatkan kursi misalnya di Maluku. Alhamdulillah sekarang istri Gubernur Maluku menjadi caleg PAN. Di Tapal Kuda Jawa Timur basis kami memang belum kuat, tapi sekarang kami memiliki calon unggulan di sana. Karena jika berhasil membuka akses ke kantong-kantong NU, di situ ada peluang-peluang baru.
Jadi memang bisa dikatakan bahwa di samping basis-basis tradisional PAN yang ingin kami pertahankan, ada yang ingin kami tingkatkan jumlah perolehan kursinya. Seperti misalnya di Papua banyak dapil baru dengan adanya pemekaran. Itu juga salah satu target kami.
Sejak berdiri, PAN selalu diasosiasikan dengan Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah masih menjadi penyumbang suara pada 2024?
Lahirnya PAN itu dari Muktamar Muhammadiyah yang menghendaki adanya keterlibatan sebagai partai politik. Tetapi diputuskan bahwa Muhammadiyah tidak bisa berpolitik namun aspirasi warga Muhammadiyah disalurkan melalui partai politik.
Apakah kemudian warga Muhammadiyah mengidentifikasikan dirinya sebagai loyalis PAN, tentu itu berbeda. Ini karena mereka rata-rata berpendidikan, cerdas, dan rasional.
Munkin loyalitasnya ketika berada di bilik suara?
Tidak, mereka lebih berpikir rasional.
PAN membentuk Blue Squad yang berisi artis dan figur muda. Apa tujuan pembentukannya?
Itu strategi politik kami untuk menjangkau konstituen dari kalangan yang sifatnya lebih urban, muda, milenial. Sejauh ini mendapatkan respons positif.
Saat ini banyak pemilih muda dan menggunakan media sosial. Bagaimana PAN melihat media sosial sebagai sarana menggaet pemilih?
Mau tidak mau partai politik harus menyesuaikan diri. Salah satu strateginya adalah bagaimana kami mampu berkomunikasi dengan kaum milenial itu melalui media sosial. Jadi kami wajibkan semua anggota dewan PAN memiliki media sosial, dan memiliki komunikasi yang baik di media sosial.
Kedua, kami juga sampaikan pada seluruh kader dan seluruh anggota dewan dari PAN agar mampu membuat kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh aspirasi dari kaum muda. Salah satunya yang paling menarik adalah bagaimana kaum muda itu memiliki kekhawatiran tentang pembiayaan untuk membeli rumah. Jadi itu menjadi salah satu titik sentral yang perlu kami gali lebih lanjut.
Lapangan kerja dan harga kebutuhan bahan pokok juga menjadi isu. Tetapi yang kami gali lebih lanjut dari hasil survei internal ternyata banyak pemilih pemula ingin mendengar apa yang bisa dilakukan para politisi agar bisa mendapatkan kemudahan membeli tempat tinggal.
Bagaimana PAN melihat beban biaya pemilu yang mahal bagi partai politik?
Salah satu ekses dari demokrasi langsung itu yaitu memang adanya beban pemilu yang tinggi. Negara seperti Indonesia mungkin berbeda dengan Thailand, Malaysia atau Vietnam karena populasi Indonesia sangat besar. Dalam satu dapil saja mungkin ada 2,5 sampai 3 juta warga yang tinggal, mungkin itu separuh dari negara di tempat-tempat yang lain.
Makanya biaya mengumpulkan massa tidak murah. Masyarakat itu harus ada uang transportasi untuk datang. Harus kami berikan dan itu dibolehkan oleh peraturan KPU. Kami bisa memberikan sampai dengan kalau tidak salah Rp 60 ribu per kepala.
Katakan saja, kami satu minggu melakukan pertemuan lima kali. Satu kali pertemuan 200 orang kami undang, jadi 1.000 orang kali Rp 60 ribu berapa coba. Itu tidak bisa satu kali. Kalau kami menargetkan 5% suara dari 2,5 juta orang, itu sudah 125 ribu. Dihitung saja 125 ribu orang dikali Rp 60 ribu. Jadi memang itu salah satu tantangan terbesar kami.
Lalu bagaimana strategi mengatasi beban biaya tersebut?
Ada juga di antara anggota-anggota dewan kami mengeluarkan dana yang minim karena dilakukan secara gotong royong. Ini karena pemilih memiliki harapan besar untuk bisa mengusung putra daerah dari dapil yang bersangkutan. Tetapi saya tidak menutupi kenyataan bahwa memang ongkos politik itu relatif cukup tinggi.
Bagaimana pula PAN memastikan biaya politik itu tidak menjadi transaksional dan mempengaruhi kualitas dari anggota dewan yang terpilih?
Kalau kita lihat politik di luar negeri, sesorang itu menjadi politikus ketika dia sudah independen secara ekonomi. Kedua, dia mendapatkan pembiayaan penuh dari partainya, dan partainya mendapatkan pembiayaan penuh dari negara. Jadi di sana politikus adalah sebuah profesi.
Idealnya bisa berlaku juga di Indonesia. Makanya pernah ada sebuah wacana agar biaya politik parpol itu ditanggung oleh negara dan anggarannya Rp 10 ribu per suara yang diperoleh oleh partai tersebut. Karena itu ada biaya agar partai bisa bisa melakukan pendidikan, pembekalan, termasuk juga pembiayaan. Ujungnya menghasilkan pemimpin yang baik dan tidak punya hutang budi kecuali pada partainya.
Ada contoh mekanisme pembiayaan yang tak memberatkan kader PAN dalam Pemilu?
Gaji saya sebagai anggota dewan sudah dipotong, kemudian saya punya potongan tunjangan-tunjangan tertentu yang ada di dewan. Itu dijadikan tabungan milik saya, tapi dikelola oleh partai. Menjelang pemilu, tabungan itu dikembalikan ke saya untuk modal maju. Maka saya tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari atau mendapatkan dari sumber-sumber yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
