Partai Republik Tawarkan Penangguhan Batas Utang agar Tak Gagal Bayar
Pemimpin Minoritas Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Mitch McConnell menawarkan penangguhan batas utang jangka pendek. Hal itu dilakukan untuk mencegah risiko default atau gagal bayar utang.
McConnell menawarkan penangguhan batas utang hingga akhir tahun, sembari Partai Demokrat memikirkan cara memperpanjang plafon utang secara lebih permanen.
"Untuk melindungi rakyat Amerika dari krisis jangka pendek yang diciptakan Partai Demokrat, kami akan mengizinkan mereka memakai prosedur normal untuk meloloskan perpanjangan darurat batas utang hingga Desember," kata McConnell dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Twitter resminya seperti dikutip dari CNBC, Rabu (6/10).
Senat AS mulai mendekati kesepakatan sementara untuk mencegah gagal bayar utang yang diprediksi terjadi dalam dua pekan ke depan. Partai Demokrat membatalkan pemungutan suara untuk usulan kenaikan batas utang sampai Desember 2022 yang dijadwalkan pada Rabu sore.
Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat tampaknya menyetujui usulan sementara itu. Kendati demikian, ini bukan berarti kedua partai telah mencapai kata sepakat, pasalnya pemimpin Senat Partai Demokrat Chuck Schumer belum memberi pernyataan resminya.
Perkembangan itu terjadi ketika Presiden Joe Biden dan para pemimpin Demokrat di Kongres meningkatkan tekanan pada Partai Republik untuk segera menyetujui usulan kenaikan batas utang. Biden dalam pidatonya di Gedung Putih awal pekan ini menyalahkan sikap Partai Republik terhadap risiko gagal bayar.
“Partai Republik tidak hanya menolak untuk melakukan tugasnya, tetapi mereka juga mengancam akan menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah kami melakukan pekerjaan kami yakni menyelamatkan ekonomi dari potensi 'bencana'. Terus terang, itu saya pikir tindakan munafik, berbahaya, dan memalukan,” Kata Biden seperti dikutip dari CNN, Senin (4/10).
Biden dengan Menteri Keuangan dan Menteri Peradagangan Kemarin juga menggelar pertemuan dengan sejumlah bos raksasa perbankan AS dan organisasi pemberdayaan lansia (AARP). Pertemuan tersebut membahas urgensi bagi Kongres AS untuk segera merestui kenaikan batas utang.
Sejumlah pihak menilai pertemuan ini diambil pemerintahan Biden untuk menekan Partai Republik yang telah dua kali memblokir usulan Partai Demokrat menaikkan batas utang.
Departemen Keuangan AS telah berulangkali mewanti-wanti bahwa pemerintah akan kehabisan dana untuk memenuhi kewajibannya hingga 18 Oktober mendatang. Analisis mereka menunjukkan AS akan menghadapi default alias gagal bayar untuk pertama kalinya dalam sejarah apabila RUU penangguhan batas utang tidak direstui Kongres hingga tenggat waktu tersebut.
Biden dalam pidatonya juga mengatakan kegagalan untuk menaikkan pagu utang tepat waktu dapat menghentikan pembayaran kepada jutaan orang Amerika, termasuk gaji kepada pekerja federal, tunjangan layanan kesehatan, gaji militer, pengembalian pajak, jaminan sosial, dan pembayaran kepada kontraktor federal.
Selain itu, default juga dapat mengancam status cadangan dolar sebagai mata uang utama dunia. Peringkat kredit AS juga berpotensi turun, suku bunga akan naik untuk hipotek, pinjaman mobil, kartu kredit hingga pinjaman.
Menteri Keuangan Janet Yellen juga telah memperingatkan Kongres bahwa waktu mereka kurang dua pekan lagi menuju default. Ia mengatakan kegagalan Kongres merestui RUU tersebut dapat memicu ekonomi jatuh ke dalam resesi.
“Itu akan menjadi bencana besar jika tidak membayar tagihan pemerintah, kami berada dalam posisi di mana kami kekurangan sumber daya untuk membayar tagihan pemerintah," kata Yellen, Selasa (6/10).
Jika prediksi Yellen tidak meleset, ini akan menjadi resesi pertama di pemerintahan Biden sejak dilantik awal tahun lalu. Sekaligus jadi resesi kedua dalam lima tahun terakhir. Negeri paman sam sempat resesi tahun lalu setelah pertumbuhan negatif pada dua kuartal pertama tahun 2020, tetapi berhasil bangkit memasuki kuartal III pada tahun yang sama.
