Partai Republik Tawarkan Penangguhan Batas Utang agar Tak Gagal Bayar
Pemimpin Minoritas Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Mitch McConnell menawarkan penangguhan batas utang jangka pendek. Hal itu dilakukan untuk mencegah risiko default atau gagal bayar utang.
McConnell menawarkan penangguhan batas utang hingga akhir tahun, sembari Partai Demokrat memikirkan cara memperpanjang plafon utang secara lebih permanen.
"Untuk melindungi rakyat Amerika dari krisis jangka pendek yang diciptakan Partai Demokrat, kami akan mengizinkan mereka memakai prosedur normal untuk meloloskan perpanjangan darurat batas utang hingga Desember," kata McConnell dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Twitter resminya seperti dikutip dari CNBC, Rabu (6/10).
Senat AS mulai mendekati kesepakatan sementara untuk mencegah gagal bayar utang yang diprediksi terjadi dalam dua pekan ke depan. Partai Demokrat membatalkan pemungutan suara untuk usulan kenaikan batas utang sampai Desember 2022 yang dijadwalkan pada Rabu sore.
Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat tampaknya menyetujui usulan sementara itu. Kendati demikian, ini bukan berarti kedua partai telah mencapai kata sepakat, pasalnya pemimpin Senat Partai Demokrat Chuck Schumer belum memberi pernyataan resminya.
Perkembangan itu terjadi ketika Presiden Joe Biden dan para pemimpin Demokrat di Kongres meningkatkan tekanan pada Partai Republik untuk segera menyetujui usulan kenaikan batas utang. Biden dalam pidatonya di Gedung Putih awal pekan ini menyalahkan sikap Partai Republik terhadap risiko gagal bayar.
“Partai Republik tidak hanya menolak untuk melakukan tugasnya, tetapi mereka juga mengancam akan menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah kami melakukan pekerjaan kami yakni menyelamatkan ekonomi dari potensi 'bencana'. Terus terang, itu saya pikir tindakan munafik, berbahaya, dan memalukan,” Kata Biden seperti dikutip dari CNN, Senin (4/10).
Biden dengan Menteri Keuangan dan Menteri Peradagangan Kemarin juga menggelar pertemuan dengan sejumlah bos raksasa perbankan AS dan organisasi pemberdayaan lansia (AARP). Pertemuan tersebut membahas urgensi bagi Kongres AS untuk segera merestui kenaikan batas utang.
