BI Tegaskan Tak akan Borong Surat Utang Negara Lagi Tahun Depan
Bank Indonesia menegaskan kerja sama pembelian surat utang pemerintah melalui pasar perdana untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan berlanjut pada tahun depan.
Tahun ini, BI dijadwalkan memborong obligasi pemerintah senilai Rp 224 triliun melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang sebagian dilakukan melalui skema burden sharing alias berbagi beban.
"Tahun depan, tentu saja defisit fiskal akan kembali tidak lebih 3% dan BI tidak lagi membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi daring, Rabu (15/6).
Dalam beberapa kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan hal serupa. BI tak akan lagi diminta membantu membiayai APBN lewat pembelian SBN di pasar perdana. Hal ini karena defisit anggaran tahun depan juga akan ditekan tidak lebih dari 3% sesuai mandat UU Nomor 2 tahun 2020.
BI membantu membiayai APBN selama tiga tahun pandemi sejak 2020. Dalam laporan tahunannya, Bank Indonesia diketahui telah memborong SBN sebanyak Rp 831,74 triliun selama 2020-2021.
Pada 2020, BI membeli Rp 473,42 triliun meliputi, pembelian di pasar perdana dalam rangka SKB I Rp 75,86 triliun. Pembelian langsung sebagai mekanisme pembagian beban alias burden sharing sesuai SKB II Rp 397,56 triliun.
Kemudian, pada 2021 mulai dikurangi menjadi sebesar Rp 358,32 triliun. Pembelian tahun lalu meliputi pembelian di pasar perdana dalam rangka SKB I Rp 143,32 triliun dan melalui private placement sebagai implementasi dari SKB III Rp 215 triliun.
Tahun ini, BI masih akan melanjutkan pembelian di pasar perdana, sebagaimana SKB I yang sudah diperpanjang sampai akhir Desember 2022. BI mencatat sudah membeli SBN sebesar Rp30,17 triliun sampai 23 Mei 2022 melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement.
