Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Bisa Capai Rp 544 Triliun
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas memproyeksikan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun pada 2020-2024.
Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim antara lain disebabkan oleh kapal dan genangan pantai, penurunan ketersediaan air, penurunan produksi beras, dan peningkatan kasus demam berdarah.
Adapun rincian kerugian tersebut berasal dari sektor pesisir dan laut sebesar Rp 408 triliun, sektor air sebesar Rp 28 triliun, sektor pertanian sebesar Rp 78 triliun, dan sektor kesehatan sebesar Rp 31 triliun.
"Ini yang harus kita antisipasi. Bagaimana kita mengurangi potensi kerugian akibat perubahan iklim dan bencana," kata Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam dalam sebuah webinar, Kamis (6/1).
Dia menyebutkan hampir 99% bencana yang terjadi pada 2020 adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan iklim, seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung.
Secara rata-rata kerugian ekonomi yang dialami karena bencana hidrometeorologi setiap tahunnya sebesar Rp 22,8 triliun.
Bappenas memproyeksikan, perubahan iklim Indonesia berdasarkan skenario Representative Concentration Pathway (RCP) 4.5 menunjukkan kenaikan suhu 1,5 derajat celcius pada tahun 2100. Sedangkan, kenaikan suhu mencapai 3,5 derajat celcius dengan menggunakan skenario RCP 8.5.
Sebagai informasi, RCP merupakan skenario yang sudah mempertimbangkan target global agar perubahan iklim yang terjadi tidak melebihi suhu 2°C.
Kenaikan suhu akan mengakibatkan potensi terjadinya gelombang tinggi, meningkatkan kerentanan pesisir, serta meningkatkan potensi kekeringan.
Hingga 2040, tinggi gelombang ekstrem dapat mengalami peningkatan 1 hingga 1,5 meter, sementara rata-rata kenaikan tinggi muka laut hingga 2040 dapat mencapaii 0,9 sentimeter per tahun.
"Keanekaragaman hayati yang menjadi smber daya pembangunan juga mulai terancam dan upaya konservasi sampai saat ini belum optimal," ujar dia.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong skenario pembangunan yang lebih berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, namun juga pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bappenas mendorong enam strategi besar menuju transformasi ekonomi Indonesia, salah satunya ekonomi hijau dan rendah karbon.
Medrilzam menjelaskan, ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.
Melalui implementasi yang tepat, ekonomi hijau menyediakan alat atau tools yang dibutuhkan untuk mentransformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan dan inklusif.
"Harapannya, ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru dalam konteks green job dan peluang baru dalam green investment," katanya.
Sementara itu, Bappenas juga menyiapkan lima strategi utama pembangunan rendah karbon untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Lima strategi tersebut yakni, penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan.
Ia menyebut, penerapan ekonomi sirkular dapat berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Ekonomi Sirkular dapat meningkatkan PDB pada kisaran Rp 593 - Rp 638 triliun pada 2030. Selain itu, terdapat penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau baru.
"Dan tentu saja karena sirkular, bisa mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52% dibandingkan bussiness as usual pada 2030 mendatang," katanya.
