Ditjen Pajak dan KPK Kerja Sama Optimalkan Penerimaan Negara
Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah tindak pidana korupsi. Kerja sama tersebut telah diteken oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan para pimpinan KPK pada 22 Maret lalu di Jakarta.
Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Adapun dari Ditjen Pajak yang hadir antara lain Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Sumiyati, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak.
Suryo Utomo mengatakan, Diitjen Pajak mengapresiasi dukungan KPK terhadap dalam mengumpulkan penerimaan negara. “Melalui perjanjian kerja sama ini, Ditjen Pajak dan KPK akan memiliki tim bersama yang bisa saling bertukar informasi untuk optimalisasi penerimaan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suryo menjelaskan bahwa ruang lingkup perjanjian kerja sama Ditjen Pajak dan KPK meliputi dukungan optimalisasi penerimaan negara di sektor pajak, pemanfaatan informasi dan data, pencegahan tindak pidana korupsi, pembentukan tim bersama, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Menurut Suryo, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, Ditjen Pajak berkomitmen terus memperbaiki tata kelola melalui reformasi perpajakan yang sedang dijalankan. Salah satunya pilar reformasi di bidang sumber daya manusia. Dengan memiliki pegawai yang berintegritas, profesional, dan berkualitas, maka DJP akan menjadi institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama Alexander Marwata mengungkapkan KPK berkepentingan untuk mendorong penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Sudah banyak upaya yang dilakukan KPK dalam penerimaan pajak dan berdampak pada realisasi peningkatan pajak. Ke depan, KPK ingin mengembangkan proses penindakan, katanya.
