Debat Keempat, Prabowo Bakal Janji Tak Kembalikan Dwifungsi TNI

Dwifungsi TNI (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI) identik dengan Orde Baru.
Dimas Jarot Bayu
29 Maret 2019, 14:54
Paslon Capres 2
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Capres dan cawapres nomor dua Prabowo-Sandi mengahdiri acara kegiatan Aliansi Pengusaha Nasional dengan tema "Silaturahim 1.000 Pengusaha Nasional Lintas Sektoral untuk Indonesia Menang”. Ballroom Djakarta Theater Jl. M. H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat (21/3).

Calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto akan berjanji tak akan mengembalikan dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu bakal disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 yang akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, wacana dwifungsi bukanlah solusi dari masalah banyaknya perwira tinggi TNI yang saat ini tidak memiliki jabatan. Justru, Andre menilai dwifungsi TNI merupakan kemunduran terhadap demokrasi.

Pasalnya, aktivis reformasi meminta dwifungsi TNI (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang identik dengan Orde Baru dihilangkan. "Kami ingin sampaikan bahwa Prabowo tidak akan melakukan dwifungsi TNI kembali," kata Andre di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3).

Untuk menyelesaikan masalah banyaknya perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan, Prabowo memiliki solusi lain. Hal tersebut dilakukan dengan memerintahkan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk mengembangkan struktur keprajuritan. 

Advertisement

(Baca: Polemik Dwifungsi, Ombudsman Segera Keluarkan Kajian TNI di Sipil)

Pemerintah, lanjut Andre, akan menyiapkan anggaran untuk mengembangkan struktur TNI tersebut. "Lalu disiapkan dana agar mereka bisa memperbanyak latihan, lalu membeli alutsista, logistik, serta peluru, karena TNI itu tugasnya adalah alat pertahanan," kata Andre.

Lebih lanjut, Prabowo bakal menyampaikan komitmennya untuk tegas menyelesaikan kasus penyerangan di Nduga, Papua. Andre menilai pemerintahan Joko Widodo selama ini terkesan ragu dalam mengatasi persoalan tersebut.

Alasannya Jokowi masih juga menggunakan istilah kelompok kriminal untuk menyebut para pelaku penyerangan di Nduga. Alhasil, pendekatan yang dilakukan pemerintah masih bersifat persuasif.

"Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif, selalu mengajak dialog, tapi kalau mereka tidak mau diajak dialog dan bicara untuk melakukan perdamaian dan diskusi, tentu harus ada tindakan yang tegas," kata Andre.

Terkait dengan tema ideologi, Prabowo bakal memastikan komitmennya untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Andre menyebut bahwa tuduhan dari Prabowo ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah tak berdasar.

(Baca: Prabowo Sebut AHY dan Zulkifli Hasan sebagai Calon Menteri )

Sebab, Prabowo sudah melakukan kontrak negara untuk mempertahankan Pancasila sejak umur 18 tahun atau ketika menjadi tentara. "Bagi kami Pancasila itu sudah final," kata dia.

Terkait tema hubungan internasional, Prabowo akan berkomitmen untuk mengedepankan politik Indonesia bebas aktif. Selain itu, Indonesia akan berperan aktif menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam berbagai forum internasional.

Andre menuding Jokowi terkesan menghindari berbagai forum internasional. Dia pun menuding Jokowi tidak komunikatif ketika bertemu pemimpin-pemimpin negara lain.

"Ada kesannya Pak Jokowi plonga-plongo di situ. Apakah karena tidak mampu berbahasa Inggris menyebabkan Pak Jokowi menghindari untuk tampil dalam forum internasional?" kata Andre.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait