Dua Fokus Kebijakan Ekspor untuk Tekan Defisit Neraca Dagang

Michael Reily
16 Januari 2019, 06:09
Kenaikan Nilai Ekspor Jawa Timur
ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Kapal tunda (tug boat) melintas di Selat Madura, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/3). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, nilai ekspor Jawa Timur bulan Februari 2017 mencapai USD 1.522,99 juta atau naik 11,18 persen dibanding ekspor bulan Januari 2017 yang mencapai USD 1.369,87 juta.

Pemerintah mencoba untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dengan beberapa strategi. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan sebesar US$ 8,5 miliar, terbesar sepanjang sejarah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bakal mencari solusi dalam kemudahan ekspor industri pilihan. "Satu hal yang perlu kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas," kata Darmin di Jakarta, Selasa (15/1) malam.

Berdasarkan data BPS, neraca nonmigas mengalami surplus sebesar US$ 3,83 miliar, tetapi lebih kecil daripada defisit neraca migas yang mencapai US$ 12,40 miliar. Padahal tahun 2017, defisit migas US$ 8,57 miliar mampu tertutup oleh surplus nonmigas yang mencapai US$ 20,41 miliar.

Darmin mengungkapkan, pemerintah bakal mengkaji perubahan aturan untuk kemudahan ekspor produk nonmigas. Beberapa sektor industri yang memiliki potensi besar seperti kimia, tekstil, elektronik, otomotif, serta makanan dan minuman akan menjadi fokus perhatian.

(Baca: Terbesar Sepanjang Sejarah, Neraca Dagang 2018 Defisit US$ 8,57 Miliar)

Menurut dia, peningkatan ekspor akan lebih berdampak besar daripada pengendalian impor, terutama untuk produk migas yang memberi andil atas defisit neraca. "Migas itu susah ditetapkan karena memang kebutuhan kita, paling kita coba kurangi dengan program B20," ujar Darmin.

Grafik:

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya mendorong ekspor produk industri sebagai subtitusi atas ketergantungan Indonesia terhadap komoditas. Apalagi pada tahun lalu, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) turun 11,39% dari 22,96 juta ton menjadi 20,35 juta ton.

Darmin menambahkan, pemerintah juga berfokus pada peningkatan akses terhadap pasar nontradisional. Sepanjang 2018, Kementerian Perdagangan melakukan misi perdagangan dengan fokus di wilayah Asia Selatan serta Afrika Timur.

Menurut dia, penambahan pasar baru tidak bisa cepat, tetapi pemerintah harus merintis langkah dalam kerja sama bilateral negara-negara nontradisional tersebut. "Kita harus cari tahu, terutama dalam kaitannya dengan prosedur serta mekanisme ekspor para pengusaha," ujar Darmin.

Data BPS, Indonesia memang masih tergantung pada pasar ekspor utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Porsi ekspor kepada ketiga negara bisa mencapai 35,90%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya 34,74%.

(Baca: Kurs Rupiah Perkasa di Tengah Data Defisit Besar Neraca Dagang)

Sementara itu, Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyorot peningkatan impor yang mencapai 20,15% dan ekspor hanya 6,65%. Dia menyebut fenomena itu mencerminkan Indonesia telah mencoba untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara domestik.

Menurut Myrdal, pemerintah mencoba untuk meningkatkan konsumsi masyarakat secara nasional dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. "Itu bisa terlihat dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di kisaran 5%," kata dia dalam keterangan yang diterima Katadata.

Maybank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekspor masih bakal sulit karena pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat, harga komoditas yang rendah, serta peningkatan kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional. Alhasil, defisit neraca dagang masih bakal terjadi pada tahun 2019.

Myrdal mengungkapkan ekspor akan tumbuh sekitar 3,73% dan impor naik pada level 6,41%. "Tahun ini, impor akan lebih rendah karena berkurangnya kebutuhan untuk infrastruktur, pergerakan harga minyak yang melambat, serta pemerintah akan semakin efektif menekan impor," ujarnya.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menekankan, pemerintah masih bisa berupaya untuk memperkecil defisit dengan pengereman impor. Contohnya, dengan implementasi PPh 22 impor barang konsumsi, program B20, atau kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Grafik:

Untuk jangka panjang, pemerintah harus melakukan revitalisasi industri manufaktur mutlak sehingga akselerasi daya saing dan pertumbuhan ekspor. "Perlu lebih serius mendorong diversifikasi ke negara-negara tujuan ekspor nontradisional, sehingga ketergantungan terhadap pasar ekspor utama tidak terlalu besar," tertulis dalam pernyataan CORE.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono  menjelaskan pengusaha telah menyusun pengembangan ekspor sejak 2016. Sehingga, pemerintah seharusnya bisa menyesuaikan rencana pengembangan itu dengan kebijakan yang tepat.

(Baca: Perluas Pasar Nontradisional, Pemerintah Relokasi Pusat Promosi)

Dia mengatakan, industri otomotif dan tekstil sudah memiliki kapasitas untuk meningkatkan ekspor produk jadi. "Sekarang tergantung sikap pemerintah untuk memberikan insentif yang besar supaya industri memiliki kepastian produksi," kata Handito.

Kadin juga sedang menyusun daftar lengkap tentang pengembangan ekspor produk ekonomi kerakyatan yang menurutnya memiliki potensi besar. Pengusaha pun mendorong  produk busana, kriya, serta pangan agar bisa menembus pasar ekspor.

Sehingga, Gerakan Ekspor Nasional bertujuan untuk meningkatkan minat pelaku usaha di daerah dengan orientasi ekspor. "Kapasitas sudah ada, ekspor pelaku usaha baru segmen kecil dan menengah akan lebih terasa kepada devisa dan kesejahteraan rakyat," ujar Handito.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait