Ombudsman Masih Kaji Administrasi Lelang Gula Rafinasi

Bappebti mengklaim lelang gula rafinasi dilakukan untuk memperjelas neraca gula nasional.
Michael Reily
24 Januari 2018, 06:00
gula rafinasi ilegal
ANTARA FOTO/Dewi Fajriani
Tumpukan gula rafinasi ilegal milik UD Benteng Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/5).

Ombudsman Republik Indonesia masih mengkaji administrasi lelang gula rafinasi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan melalui PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ). Sementara, PKJ telah melakukan uji coba lelang gula sejak 4 September 2017 dan memperluasnya mulai 15 Januari 2018.

Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat Ombudsman Saputra Malik menyatakan, instansinya belum memberikan rekomendasi. “Rekomendasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan intens, dokumen dan keterangan pihak terkait. Sampai sekarang belum ada dokumen yang dimaksud,” kata Saputra di Jakarta, Selasa (23/11).

Menurutnya, gula sebagai komoditas strategis butuh perumusan solusi dari semua pihak, terutama pedagang kecil yang membutuhkan gula untuk industri. Pasalnya, lelang gula rafinasi belum mengakomodasi kebutuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang melakukan pembelian di bawah 1 ton.

PKJ membagi sistem lelang menjadi 3 sesi, yaitu Reguler 1 (R1), Reguler 2 (R2), dan Spesial. R1 mengakomodasi kebutuhan 1-5 ton, R2 6-25 ton, dan Spesial merupakan permintaan kebutuhan khusus dari pembeli.

Advertisement

(Baca juga: Pemerintah Buka Impor 1,8 Juta Ton Gula Mentah)

Untuk permintaan Spesial, pembeli masih dikenakan tarif pendaftaran sebesar Rp 1 juta untuk sekali pendaftaran yang berlaku selamanya. “Transaction fee juga harus jelas bakal diterima oleh negara atau pihak lain,” ujar Saputra.

Selain itu, Ombudsman menyorot klaim sistem lelang yang menyatakan harga lebih murah daripada harga pasaran. Padahal, ada juga ongkos logistik yang belum dihitung karena mekanisme penjualan secara loco, pembeli mengambil barang di gudang penjual.

“Regulasi harus berkeadilan dan beberapa regulasi melegalkan sesuatu yang belum pas,” jelas Saputra. Saputra menyatkan, Ombudsman belum bisa memberikan kesimpulan karena masih dalam kajian.

Sementara, Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi menyatakan, lelang gula rafinasi dilakukan untuk memperjelas neraca gula nasional.

“Kami mencoba untuk mencocokkan perusahaan dengan kapasitas yang bisa diantisipasi sehingga akurasi bakal lebih tepat,” tuturnya.

(Baca juga: Asosiasi Pengusaha Akan Minta Jokowi Batalkan Lelang Gula Rafinasi)

Bachrul mengklaim, pasar lelang juga dapat meningkatkan daya saing industri. Pasalnya, lelang gula dapat memastikan alur distribusi yang bisa ditelusuri. Sebab, Sucofindo bakal melakukan pengawasan gudang dan distribusi barang dengan barcode.

Meski, Bachrul juga mengakui bahwa Peraturan Presiden yang akan menjadi landasan dalam praktik lelang gula rafinasi kini masih dalam proses di Sekretariat Negara.

Catatan Kementerian Perdagangan, peserta lelang tercatat sebanyak 1.784 pembeli. Rinciannya, 1.227 peserta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 104 peserta Industri Kecil Menengah, koperasi 54 peserta, dan industri besar 388 peserta.

Lelang gula rafinasi juga bakal terus dievaluasi setiap 2 minggu sampai menjadi perdagangan yang memuaskan semua pihak. Setelah itu, Bachrul akan melapor kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita “Diharapkan jumlah peserta lelang akan terus bertambah dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia,” ujarnya.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait