Pemerintah Antisipasi Kepulangan TKI Ilegal dari Malaysia
Kementerian Ketenagakerjaan akan menemui otoritas Malaysia untuk membahas masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal. Pemerintah meminta perpanjangan waktu bagi TKI untuk mengurus pemutihan izin kerja.
"Pemerintah akan melakukan pertemuan dengan Malaysia secepatnya," kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno kepada Katadata, Kamis (6/7).
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengundang 189 pimpinan kabupaten/kota pengirim TKI. Para Kepala Dinas Ketenagakerjaan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga akan diundang untuk mengantisipasi kepulangan TKI ilegal yang kini masih bersembunyi.
"Kami akan melakukan pendataan akurat untuk jumlah TKI ilegal di Malaysia," kata Soes.
Daerah perbatasan yang dimaksud adalah Batam, Belawan, Bengkalis, Dumai, Tanjung Balai Asahan, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Belawan, Nunukan, dan Tarakan.
(Baca juga: Malaysia Razia Imigrasi, Ribuan TKI Ilegal Sembunyi)
Sebelumnya, Malaysia menggelar razia pekerja asing ilegal sejak awal bulan ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul berakhirnya program E-Kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal Sementara. Dari target 600 ribu pekerja dari 15 negara masuk dalam program pemutihan ini, hanya 155 ribu pekerja yang ikut.
Setelah batas akhir terlewati, razia besar-besaran pun langsung dilakukan. Pada hari pertama razia terjaring 3.393 tenaga kerja ilegal, termasuk 135 orang dari Indonesia. Mereka ditahan di 17 Depo Imigrasi sebelum dideportasi.
