Bappenas Rancang Pengembangan Masela seperti Bintulu di Malaysia

Infrastruktur dan fasilitas untuk pekerja migas tak boleh dipisahkan dengan masyarakat umum.
Ameidyo Daud Nasution
24 Februari 2017, 18:13
Blok Masela
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah akan menjadikan Bintulu di Sarawak, Malaysia sebagai contoh dalam pengembangan wilayah Masela sebagai basis industri Minyak dan Gas (Migas). Hal itu dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Ia mengaku telah melihat bagaimana Bintulu dikelola. Di daerah tersebut, menurutnya, tak ada perbedaan antara fasilitas yang dikerjakan kontraktor untuk para pekerja migas serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) untuk masyarakat. Hal tersebut menginspirasi dirinya akan desain awal pengembangan wilayah Masela tanpa adanya pemisahan.

Untuk diketahui Bintulu merupakan salah satu kota yang mengandalkan minyak dan gas bumi sebagai sumber ekonominya. Di kota tersebut juga terdapat fasilitas pengolahan Liquefied Natural Gas (LNG) besar serta pelabuhan LNG.

(Baca juga: Pengembangan Industri di Masela Butuh Jaminan Harga dan Alokasi Gas)

"Kami selesaikan segera dalam tahun ini untuk gambaran awalnya," kata Bambang usai acara diskusi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Jumat (24/2).

Ia tak ingin kegagalan pengembangan kota berbasis sumber daya alam kembali terulang. Ia menyebut pengembangan wilayah seperti Lhokseumawe (Blok Arun) dan Bontang sebagai contoh kegagalan itu.

Penyebabnya, menurut dia adalah karena pemerintah saat itu membiarkan kontraktor minyak dan gas bumi membuat kantong-kantong wilayah (enclave) sendiri. Di sana, beberapa fasilitas seperti lapangan terbang, komplek perumahan, serta rumah sakit biasanya dibuat oleh kontraktor dan hanya untuk kalangan internal.

(Baca juga: Pemerintah Mengalah kepada Inpex jika Pembeli Gas Masela Minim)

Hal ini disebutnya merupakan sebagai pangkal ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. "Mereka (daerah) iri dan ada gerakan tidak puas, itu contohnya di Lhokseumawe," kata Bambang.

Bambang juga menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang roadmap pengembangan industri hilir dari gas Blok Masela. Dengan demikian, pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya yakni 2019 – 2024, wilayah Maluku Tenggara bukan saja mengandalkan sumber daya gas, namun industri berbasis gas bumi. "Tapi yang pasti kegiatan di wilayah tersebut harus tercampur," kata Bambang.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo jua meminta kepada provinsi Maluku untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan blok Masela. Hal ini agar provinsi Maluku memiliki tenaga kerja yang terampil serta kompetitif dalam mengelola potensi daerahnya sendiri.

(Baca juga:  Dukung Blok Masela, Jokowi Minta Maluku Kembangkan Pendidikan Vokasi)

Selain untuk menunjang industri Migas, SDM terampil juga diperlukan untuk menunjang industri lain seperti perikanan. "Nantinya di sektor Migas seperti Masela harus diikuti SDM, makanya saya meminta ada pendidikan vokasional," kata Jokowi.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait