Pemerintah Fokus Genjot Investasi di Tiga Sektor Tahun Depan

Pertumbuhan investasi tahun depan diharapkan bisa mencapai 8 persen dari normalnya hanya 5 hingga 6 persen.
Ameidyo Daud Nasution
1 Februari 2017, 20:10
Aktifitas periijinan investasi BKPM
Arief Kamaludin|KATADATA
Aktifitas periijinan investasi BKPM di Jakarta, Jumat, (09/10).

Pemerintah akan fokus menggenjot investasi di tiga sektor industri pada 2018 mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan tiga sektor industri tersebut adalah industri pengolahan, pariwisata, serta pertanian.

Dalam pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 di Istana Negara hari ini. Bambang mengatakan pemerintah akan melakukan segala cara agar pertumbuhan investasi tahun depan bisa mencapai 8 persen dari normalnya hanya 5 hingga 6 persen.

Pertumbuhan investasi diharapkan juga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Akan jadi prioritas, jadi sampai penganggaran kita arahkan ke situ," kata Bambang usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2).

(Baca juga: Amerika Berniat Perbarui Program Hibah untuk Indonesia)

Selain investasi, Bambang mengatakan pemerataan dan pemberantasan kemiskinan juga akan menjadi fokus pemerintah. Bambang mengatakan fokus pemerintah diberikan lantaran masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan kesempatan untuk keluar dari kondisinya.

"Dengan semakin besarnya anggaran pemerintah harusnya bisa diarahkan kepada 40 persen penduduk berpenghasilan rendah," katanya.

Bambang menjelaskan pemerintah memiliki 10 prioritas nasional yang akan disasar pada tahun depan. Oleh sebab itu dirinya akan memastikan agar seluruh program tersebut berjalan dengan terencana dan memiliki realisasi yang jelas. Seperti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang berharap tidak ada lagi program yang hanya dikerjakan Kementerian dan Lembaga sendiri-sendiri.

(Baca juga: Berkat Proyek Tol, Nilai Kontrak Baru Adhi Karya Melesat 18 Persen)

Hal lain yang disinggungnya adalah pembangunan tidak melulu andalkan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dapat juga melalui ekuitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), serta swasta murni.

"Tapi uang jelas jangan sampai bangun irigasi tidak ada sawahnya, pelabuhan tidak ada listriknya," katanya.

Di kesempatan yang sama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan deregulasi akan menjadi andalan pemerintah untuk memacu investasi. Deregulasi menjadi penting lantaran beberapa negara lain juga melakukan langkah serupa dengan pemerintah saat ini.

Salah satu contohnya adalah pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat yang mewajibkan Kementeriannya memangkas setidaknya dua aturan dan perizinan. "Jadi sekarang kita sedang balapan (dengan negara lain)," kata Lembong.

(Baca juga:  Indonesia Timur Dominasi Kota dengan Tata Kelola Ekonomi Terbaik)

Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo mempersiapkan RKP 2018 agar pemerintah memiliki waktu panjang demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan waktu yang panjang, maka para menteri juga dapat berkonsentrasi pada tujuan panjang pemerintah yakni pemerataan ekonomi. "Karena saat ini momentum agar dapat tumbuh berkualitas," katanya.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait