G20 Rekomendasikan Jaring Pengaman Ekonomi Negara Berkembang

Negara berkembang disarankan menjalin kerja sama multilateral atau bilateral untuk bertukar cadangan devisa.
Desy Setyowati
12 Oktober 2018, 17:37
Pertemuan G20 Bali 2018
ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Nicklas Hanoatubun
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) menghadiri pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Para menteri dari negara G20 menggelar pertemuan di Mar del Plata, Argentina pada 14 Agustus lalu. Dari pertemuan itu, G20 merekomendasikan agar negara berkembang (emerging market) menyiapkan jaring pengaman ekonomi.

Sebab, dunia tengah mengalami berbagai macam tantangan, seperti perang dagang dan pengetatan kebijakan moneter yang bisa berdampak pada keluarnya dana asing (capital outflow) dari negara berkembang. "Dimulai dengan memperkuat Global Financial Safety Net (GFSN)," ujar Menteri Keuangan Argentina Nicolás Dujovne di Bali Internasional Convention Center, Bali, Jumat (12/10).

Jaring pengaman keuangan global adalah kerja sama multilateral atau bilateral untuk bertukar cadangan devisa. Tujuannya untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek.

Langkah ini perlu supaya negara berkembang bisa mengatasi kesulitan likuiditas yang diakibatkan oleh keluarnya investasi asing atau pelemahan nilai tukar. Dalam hal ini, Indonesia sudah menjalankan GFSN seperti Inisiatif Chiang Mai atau Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan Jepang.

Advertisement

(Baca juga: Perjanjian Dagang Kawasan Bebas Eropa Akan Diumumkan November 2018)

Nicolás mengatakan, pertemuan G20 di Argentina menghasilkan kesepakatan untuk mengkaji kembali kebijakan perdagangan di masing-masing negara. "Kami tegaskan, anggota sepakat untuk (adanya) ekonomi berkelanjutan dan meremajakan sistem perdagangan internasional," kata dia.

Selain membahas soal perang dagang, pertemuan G20 itu juga membahas mengenai pengembangan infrastruktur. Langkah ini guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di masing-masing negara.

Di lain kesempatan, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, bahwa instansinya menggarisbawahi beberapa persoalan yang mempengaruhi kerentanan keuangan suatu negara. Di antaranya, utang yang mencapai 224% dari Produk Domestik Bruto (PDB), besarnya defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD), dan perang dagang.

Untuk itu, ia juga menyarankan agar pengambil kebijakan menjaga stabilitas keuangan dan moneternya, supaya dana asing yang keluar tidak terlalu besar. "Capital outflow bergerak. Untuk mengantisipasi hal itu, kebijakan domestik perlu ditingkatkan dan (melakukan) jaring pengaman keuangan global seperti Inisiatif Chiang Mai," ujarnya.

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait