Ormas Sipil Desak Dewas Tindak Tegas Para Pimpinan KPK
Organisasi masyarakat sipil menuntut Dewan pengawas KPK untuk memberhentikan Ketua dan Wakil ketua KPK demi merespons sejumlah perkembangan terbaru yang melibatkan lembaga anti rasuah itu.
Hal tersebut merupakan dua dari empat tuntutan yang dilayangkan oleh Gerakan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) dan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Selain meminta tindakan tegas terhadap pejabat tinggi KPK, dua organisasi ini juga menuntut agar pimpinan KPK membatalkan keputusan pemberhentian 57 KPK. Terakhir, PIA dan SPAK juga meminta Presiden merespons isu-isu terbaru, termasuk status 57 pegawai KPK tersebut.
Pengajar di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Putri Damayana mengungkapkan tuntutan ini dilatarbelakangi oleh minimnya perkembangan berita positif mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Tepatnya sejak tahun 2019 terdapat revisi undang-undang KPK dan terpilihnya jajaran pimpinan KPK yang baru.
“Sejak awal kita melihat rentetan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dari mulai Firli bahuri dengan helikopternya hingga terakhir kali Liliana Pintauli Siregar yang berkomunikasi dengan tersangka korupsi,” kata Gita dalam media briefing, Senin (13/9).
Gita menganggap sanksi yang dijatuhkan kepada Liliana relatif ringan dibandingkan dengan skala pelanggaran sebelumnya. Sebelumnya, Lili diduga menjalin komunikasi aktif dengan Walikota Tanjung Balai non-aktif M. Syahrial sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini akhirnya juga menyeret penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
