Saksi Ahli AHY: Negara Tidak Boleh Campuri Urusan Internal Partai

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kubu AHY menghadirkan Arifin Mukhtar yang merupakan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM).
Image title
25 November 2021, 15:49
Sejumlah jurnalis dan pengurus DPP Partai Demokrat menyaksikan keterangan pers secara virtual Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono terkait putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai di Jakarta, Rab
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Sejumlah jurnalis dan pengurus DPP Partai Demokrat menyaksikan keterangan pers secara virtual Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono terkait putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadirkan satu saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang berlangsung hari ini, Kamis (25/11).

Kuasa Hukum Partai Demokrat Heru Widodo mengatakan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) selaku pihak intervensi. Kubu AHY menghadirkan Arifin Mukhtar yang merupakan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM).

Arifin diminta keterangannya untuk menjelaskan batas kewenangan antara perselisihan internal yang berkaitan dengan keabsahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)  dan perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Hal ini karena perselisihan internal partai politik dijadikan sebagai salah satu objek keberatan atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Diketahui gugatan dilayangkan oleh Kepala Staf Presiden (Moeldoko) terhadap Menkumham Yasonna Laoly mengenai pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dua SK dari Menkumham adalah Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART). Kedua, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.

"Atas dasar keterangan ahli tadi kami sangat optimis bahwa gugatan yang diajukan untuk membatalkan putusan menteri. Namun belum pernah ditempuh upaya di mahkamah. Partai itu tidaklah menjadi kewenangan PTUN," ujar Heru di PTUN Jakarta pada Kamis (25/11)

Arifin selaku saksi ahli mengatakan masalah internal partai tidak boleh banyak ikut campur dari negara. Hal ini karena berkaitan dengan hak kemerdekaan berserikat berkumpul sehingga harus dibatasi.

Lebih lanjut Arif mengatakan upaya mengajukan ke pengadilan seharusnya dilakukan setelah melakukan upaya penyelesaian masalah dalam tubuh internal partai. Jika ada ketidaksepakatan dalam tubuh internal sebaiknya diajukan banding terlebih dahulu dengan pihak internal sebelum membawanya ke pengadilan.

"Kalau kalian sudah mencoba menyelesaikan secara internal dengan serius lalu anda belum bisa mengambil keputusan atau misalkan masih berbeda pendapat baru silahkan bawa ke negara, begitulah logikanya," ujar Arifin di PTUN Jakarta pada Kamis (25/11).

Heru mengatakan berdasarkan keterangan ahli, kubu AHY optimis bahwa gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN.JKT tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Heru menjelaskan bahwa tidak diterima gugatan dengan ditolaknya gugatan adalah dua hal yang berbeda.

Gugatan tidak dapat diterima jika tidak bersangkutan dengan kewenangan PTUN. Sementara gugatan ditolak jika memang menjadi kewenangan PTUN tetapi gugatannya tidak terbukti.

"Kalau (perkara) 150 kemarin endingnya sama. Bukan kewenangan Pengadilan TUN karena ini perselisihan internal yang belum pernah dipersoalkan oleh penggugat," ujar Heru.

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait