Pemerintah Utamakan Dialog dalam Penanganan Situasi di Papua

Pemerintah telah mengidentifikasi wilayah di Papua yang menjadi basis kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Image title
7 Desember 2021, 19:45
Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Uskup Agung Makassar Mgr Johannes Liku Ada (kiri) memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD me
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.
Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Uskup Agung Makassar Mgr Johannes Liku Ada (kiri) memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021).

Pemerintah menegaskan akan mengutamakan dialog dan pendekatan kesejahteraan dalam menangani situasi di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari ini bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk membahas pengamanan Papua.

Mahfud menyebut strategi pemerintah ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

 "Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres," kata Mahfud, dalam keterangan resmi, Selasa (7/12).

Advertisement

Mahfud menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya. Saat ini aparat juga telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, di mana masih ditemukan kelompok Kriminal bersenjata (KKB).

"Kami sudah 'mapping' daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke sana. Maka, kami membina Papua sebagai saudara,” ujarnya.

Sementara itu, Jenderal Dudung menyatakan siap mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menyiapkan personel-personel yang akan melaksanakan tugas operasi.

Dudung menegaskan, tugas dalam pembinaan berada di tangan Kasad, sementara operasional berada di dalam arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/12).

Reporter: Rezza Aji Pratama
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait