Sejarah dan Syarat Menjadi Anggota G20
Syarat menjadi anggota G20 tidak bisa diperoleh dengan sembarang. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia.
Namun sebelum membahas lebih lanjut terkait syarat menjadi anggota G20, ada baiknya untuk mengetahui apa itu G20 dan bagaimana sejarahnya?
Apa itu G20?
Mengutip Kementerian Keuangan Republik Indonesia, G20 atau Group of Twenty adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perkenomian besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.
Hingga saat ini anggota G20 terdiri dari Australia, Argentina, Brasil, RRT, Uni Eropa, jerman, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Arab saudi, Rusia, Korea Selatan, Turki, dan Inggris.
Sejarah Terbentuknya G20
G20 lahir dari rasa kekecewaan komunitas internasional terhadap negara G7 (Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, dan Amerika Serikat) yang dianggap gagal dalam mencari solusi atas terjadinya krisis keuangan global pada 1998-1999.
Saat itu pandangan mengemuka untuk mengajak negara-negara berkembang dan negara maju lainnya, ikut serta dalam sebuah pertemuan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membahas sekaligus mencari solusi atas krisis keuangan global saat itu.
Hingga akhirnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar untuk pertama kalinya di Washington, Amerika Serikat (AS). Fokus utamanya untuk membahas dan melakukan koordinasi respons global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di AS.
Dilansir dari situs sherpag20indonesia.ekon.go.idm, setelah pertemuan pertama itu pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Pada 1-2 April 2009, London menjadi tuan rumah (presidensi) KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.
Forum G20
Forum G20 membahas dua arus isu yakni Finance Track dan Sherpa Track. Untuk Finance Track, fokus yang dibahas yakni ekonomi dan keuangan, seperti kebijakan fiskal, moneter dan rii, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Pembahasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara anggota.
Sementara, Sherpa Track memabahas isu yang lebih luas, seperti geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, hingga kesetaraan gender. Pembahasannya dilakukan oleh kementerian terakit pada tingkat menteri masing-masing negara anggota.
