Kementerian ESDM Kaji Usulan Dana BPH Migas untuk BBM Satu Harga

"Masih kami evaluasi apakah diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Baru wacana, masih dikaji dulu peraturannya," kata Ego
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
25 Agustus 2017, 19:20
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin (Katadata)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih mengevaluasi rencana Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberi bantuan dana kepada badan usaha, seperti PT Pertamina (Persero). Rencananya BPH Migas akan memberikan dana Rp 1 triliun untuk mempercepat sebaran infrastruktur program BBM Satu Harga. 

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan pihaknya tengah mengkaji rencana BPH Migas tersebut dengan aturan yang ada. Dana BPH Migas tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan badan usaha yang terdaftar. 

"Masih kami evaluasi apakah diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Baru wacana, masih dikaji dulu peraturannya," kata Ego di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/8).

(Baca: BPH Migas Usul Dana Iuran Rp 1 Triliun Dipakai Dukung BBM Satu Harga)

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pernah mengatakan iuran tersebut selama ini terhitung sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap tahunnya iuran yang dikantongi BPH Migas dari badan usaha mencapai Rp 1,2 triliun. 

Selama lima tahun terakhir, iuran yang mencapai  Rp 1,2 triliun itu baru digunakan Rp 200 miliar. Untuk itu, ke depan Fanshurullah ingin iuran tersebut bisa lebih bermanfaat, yakni dalam bentuk bantuan dana untuk Pertamina menyukseskan program BBM satu harga.

Fanshurullah mengatakan usulan untuk memberikan iuran tersebut kepada Pertamina harus melalui mekanisme anggaran. BPH Migas harus mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian ESDM terlebih dahulu. Apabila Kementerian ESDM menyetujui, barulah usulan tersebut disampaikan ke Komisi VII DPR.

"Seperti mekanisme penganggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) BPH Migas selama ini," kata dia kepada Katadata beberapa waktu lalu. (Baca: Hingga Juli, Realisasi BBM Satu Harga Masih 29% dari Target)

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar pernah mengatakan Pertamina harus menambahkan biaya operasi agar BBM satu harga bisa menjangkau pelosok. Dari hasil hitungannya, untuk 21 titik saja Pertamina harus merogoh biaya hingga Rp 300 miliar. Alhasil, dengan 150 titik hingga 2019, Dia memperkirakan pengeluaran yang harus diemban Pertamina mencapai  Rp 3 triliun.

Harapannya dengan adanya bantuan dari BPH Migas tersebut, Pertamina bisa semakin masif membangun badan penyalur BBM satu harga di area-area yang belum masuk. Ada 150 titik di 148 kabupaten yang sudah ditetapkan pemerintah hingga 2019.

Video Pilihan

Artikel Terkait