KPPU Minta Lelang ERP Jakarta Diulang Setelah Aturan Direvisi

"Kami akan memanggil kembali panitia lelang yang bersangkutan itu. Apakah ada unsur persekongkolan atau tidak dalam lelang itu"
Miftah Ardhian
24 Januari 2017, 08:00
kemacetan jakarta
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Suasana kemacetan yang terjadi di Tol Dalam Kota, Jakarta, Kamis (22/12). Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi saat libur panjang dalam rangka Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan melarang truk angkutan barang melintas di jalan tol mulai Juma

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus tetap mengulang tender pengadaan sistem jalan berbayar elektronik (ERP), setelah aturannya selesai direvisi. Ini harus dilakukan agar tender tersebut bisa lepas dari dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat.

"Kalau ada Pergub baru kan harus memberikan kesempatan kepada semua perusahaan, sehingga harus dibuka dari awal," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf kepada Katadata, Jakarta, Senin (23/1). (Baca: LKPP Minta Tender ERP Jakarta Diulang Setelah Revisi Aturan Gubernur)

Dia mengatakan pada prinsipnya KPPU akan berupaya agar pelaksanaan lelang tersebut tidak berlaku diskriminatif. Pelaksanaan tender yang sedang berjalan saat ini masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 149 Tahun 2016. Aturan ini membatasi teknologi yang dipakai untuk ERP Jakarta hanya satu, yakni Dedicated Short Range Communication (DSRC) dengan frekuensi 5,8 Ghz. Padahal masih ada teknologi lain yang bisa digunakan.

Aturan ini membuat tender yang telah dibuka sejak Juli tahun lalu hanya bisa diikuti perusahaan yang memiliki teknologi DSRC. KPPU menilai pergub ini bisa menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemprov DKI pun menerima saran KPPU untuk merevisi Pergub ini.

Advertisement

Masalahnya pelaksanaan tender sudah berjalan dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tetap melanjutkan tender ini, meski aturannya sedang direvisi. Saat ini tahap prakualifikasi lelang telah ditutup, tahapannya sudah masuk pada evaluasi dokumen peserta. (Baca: Aturan Belum Diubah, Tender Proyek ERP Jakarta Terus Berlanjut)

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan proses tender yang sedang berjalan sekarang. Setelah Pergub 149/2016 selesai direvisi, proses lelang ini pun akan terus berjalan sesuai jadwal. Hanya saja syarat dan ketentuan tender ini berubah, sesuai aturan yang baru.

Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya siap mengubah syarat dan ketentuan tender, mengacu pada aturan yang baru. "Oh ya harus. Nanti otomatis (akan diterapkan) jika Pergub yang baru sudah ada," ujarnya. (Baca: Plt Gubernur Jakarta Pastikan Tender Proyek ERP Tak Akan Diulang)

Menurutnya tahap prakualifikasi tender belum ada ketentuan mengenai teknologi apa yang digunakan. Penilaiannya baru sebatas kinerja dan performa peserta. Jika nanti pergub yang baru membuka semua jenis teknologi, para peserta bisa mengajukan teknologi lain yang dia miliki.

Namun, karena tahap prakualifikasi dan pendaftaran telah ditutup, hanya 250 peserta yang sudah terdaftar saja yang bisa ikut proses ini. Artinya tertutup kesempatan bagi perusahaan lain yang menyusul ikut tender ini. "Ya kan  (pendaftarannya) sudah ditutup," kata Sigit.

 

Menanggapi hal ini, Syarkawi mengaku saat ini pihaknya hanya bisa mengimbau Pemprov DKI untuk mengulang prosesnya setelah aturannya direvisi. Namun, dia menyerahkan semua hal teknis ini kepada Pemprov dan Dishub DKI. KPPU ingin agar tender ini tidak distriminatif bagi semua perusahaan untuk bisa ikut. (Baca: KPPU: Ada Potensi Persaingan Tak Sehat Proyek ERP di Jakarta)

KPPU menyatakan akan terus mengawasi jalannya tender tersebut. Bahkan, Syarkawi memastikan KPPU akan melakukan penelitian mendalam setelah Pemprov DKI Jakarta menetapkan pemenangnya. "Kami akan memanggil kembali panitia lelang yang bersangkutan itu. Apakah ada unsur persekongkolan atau tidak dalam lelang itu. Kalau ada bukti-buktinya, ya kami akan bertindak," ujarnya.

 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait