Survei: Masyarakat Tak Yakin Investasi Asing Mampu Perbaiki Ekonomi RI

Hasil survei ini menunjukkan adanya ketidampahaman masyarakat mengenai keuntungan dari adanya investasi asing di Indonesia.
Image title
Oleh Tri Kurnia Yunianto
9 Agustus 2020, 19:00
investasi asing, investor asing, survei smrc, pertumbuhan ekonomi, perekonomian, investasi
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
Hasil survei SMRC menunjukkan 54% responden tidak setuju dengan anggapan kehadiran pengusaha asing membawa efek positif bagi perbaikan ekonomi.

Mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan pendapat bahwa kehadiran lebih banyak pengusaha asing berinvestasi akan memperbaiki kondisi ekonomi. Hal ini terungkap dalam hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Ekonomi Covid-19 dan Persepsi Publik tentang Investasi”.

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan sebanyak 54% responden tidak setuju dengan anggapan kehadiran pengusaha asing membawa efek positif bagi perbaikan ekonomi. Sementara yang setuju hanya 37%.

"Perbedaan cara pandang ini nampaknya berhubungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan juga penilaian warga atas kondisi ekonomi saat ini," kata Saidiman dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu (9/8).

Survei tersebut melibatkan 1.203 responden dengan menggunakan teknik sampel secara acak melalui wawancara via telepon. Pelaksanaan survei dilakukan pada periode 29 Juli - 1 Agustus 2020 dengan batas keselahan atau margin of error 2,9%.

Dalam hasil survei itu, responden yang berpendidikan lebih tinggi dan berpendapatan lebih tinggi serta yang tinggal di perkotaan, cenderung menganggap lebih positif kehadiran investasi asing bagi ekonomi Indonesia. Sedangkan jawaban berbeda untuk responden yang berpendidikan dan berpendapatan lebih rendah serta tinggal di pedesaan.

"Warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional lebih baik akan cenderung memiliki penilaian lebih positif kehadiran investasi asing," kata dia. 

Lebih lanjut, Saidiman menjelaskan temuan lain dalam survei tersebut yakni adanya perbedaan penilaian terhadap investasi asing di antara warga DKI Jakarta dan Banten dengan wilayah-wilayah lainnya. Sekitar 42% warga kota menganggap investasi asing membawa pengaruh positif, sementara hanya 32% warga pedesaan setuju dengan pendapat itu.

Warga yang tinggal di DKI Jakarta dan Banten, 51% menganggap investasi asing membawa pengaruh positif. Sementara di Jawa Barat hanya 45% warga berpandangan sama. Lalu di Jawa Tengah, Jawa Timur dan provinsi lainnya, persentase warga yang setuju investasi asing membawa efek positif hanya berada di kisaran 30-35%.

Perbedaan cara pandang juga terlihat di antara warga berpendidikan rendah dan lebih tinggi, serta antara warga yang berpenghasilan rendah dan lebih tinggi. Secara umum, survei ini menunjukkan warga yang berpendidikan tinggi, berpendapatan tinggi, dan tinggal di perkotaan memiiliki sikap lebih positif terhadap investasi asing. 

Dia menilai hal ini terkait dengan kepercayaan diri untuk berkompetisi dengan kehadiran perusahaan asing yang mungkin juga membawa kehadiran pekerja asing. “Kalangan ini lebih siap untuk berkompetisi dan tidak takut berhadapan dengan tenaga kerja asing,” kata Saidiman.

Menurutnya, kondisi ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab di bidang pengembangan sumber daya manusia. “Investasi di bidang pendidikan harus benar-benar dijalankan untuk memperkuat kualitas SDM nasional,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan hasil survei ini menunjukkan adanya ketidampahaman masyarakat mengenai keuntungan dari adanya investasi asing di Indonesia. Padahal, pemerintah tengah mencanangkan program untuk meningkatkan pendapatan per kapita mencapai US$ 12.000 atau setara Rp 176,5 juta pada 20 tahun mendatang.

Upaya itu dilakukan agar mampu keluaran dari jebakan negara dengan pendapatan menengah atau middle income trap. "Target ini tidak akan bisa dicapai kalau tidak ada arus investasi yang besar, kuat dan berkelanjutan, baik dari luar atau dari dalam negeri," kata Shinta.

Tak hanya itu, Shinta juga menduga persepsi masyarakat atas hal itu dipengaruhi dengan ketidakpahaman fakta ekonomi yang esensial. Sebab, dari segi finansial literasi sebagian besar masyarakat tidak memiliki simpanan tabungan yang memadai.

Kondisi itu tercermin pada persentase tabungan atau saving rate yang baru sekitar 30-33%. Sedangkan di negara lain seperti Singapura dan Tiongkok telah mencapai 44-51%.

"Ini menyebabkan Indonesia tidak punya cukup dana dalam negeri untuk modal pembangunan infrastruktur pendukung, stabilitas pertumbuhan dan industrialisasi ekonomi nasional," kata dia.

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Video Pilihan

Artikel Terkait