Sektor Migas Dapat Pengecualian Aturan Wajib Rupiah

Kami suport ketentuan ini ingin dijalankan untuk rupiah kuat Tapi ada juga kewajiban supaya transaksi maupun investasi di ESDM berjalan dengan baik
Safrezi Fitra
1 Juli 2015, 20:29
Katadata
KATADATA

KATADATA ? Bank Indonesia (BI) akhirnya memberikan pengecualian untuk sektor migas atas aturan yang mewajibkan penggunaan rupiah pada setiap transaksi yang dilakukan di dalam negeri.

Pengecualian ini diberikan untuk transaksi yang dirasa hanya bisa dilakukan dengan menggunakan valuta asing (valas). Sedangkan untuk transaksi yang sekiranya masih bisa menggunakan rupiah, BI memberikan kelonggaran waktu untuk transisi.

Untuk transaksi yang bisa segera menggunakan rupiah, BI memberikan masa transisi hingga 30 September 2015. Sementara untuk transaksi yang masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk menggunakan rupiah, masa transisinya diberikan hingga akhir tahun ini.

(Baca: Aturan BI Bebani Industri Migas)

Advertisement

Ini merupakan hasil pertemuan Gubernur BI beserta jajaran deputinya, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini (1/7). Pertemuan ini untuk membahas penerapan Peraturan BI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan agar para pelaku usaha tidak perlu panik dengan adanya kebijakan ini. Dia juga mengatakan akan terus mendukung upaya Bank Indonesia dalam penerapan aturan tersebut.

"Kami suport ketentuan ini ingin dijalankan untuk rupiah kuat. Tapi ada juga  kewajiban supaya transaksi maupun investasi di ESDM berjalan dengan baik," kata dia Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (1/7).

(Baca: ESDM Kirim Surat ke BI, Minta Pengecualian Aturan Wajib Rupiah)

Hasil pertemuan tersebut kemudian disimpulkan dan dikirimkan sebagai jawaban atas surat sebelumnya yang dikirimkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

BI berharap melalui surat ini SKK Migas dapat mensosialisasikannya kepada semua pemangku kepentingan di industri migas. Sebelumnya pada 23 Juni, SKK Migas juga telah mengirimkan surat kepada BI untuk meminta pengecualian terhadap aturan wajib rupiah yang mulai berlaku hari ini.

Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan kewajiban menggunakan rupiah akan berdampak buruk bagi industri migas. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat fluktuatif, akan menyulitkan para kontraktor migas untuk menghitung rencana bisnisnya.

"Jadi ada aspek ketidakpastian. Ketika mereka (pebisnis migas) melakukan transaksi tapi harga kurs sedang tinggi maka semua pebisnis bisa rugi," kata dia.

Meski demikian, kata Elan, masih ada beberapa transaksi dalam kegiatan industri migas yang bisa dilakukan dengan menggunakan rupiah. Salah satunya adalah pembayaran gaji pegawai, yang sejak awal usaha memang sudah menggunakan rupiah.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait