Perjanjian Linggarjati sebagai Bentuk Perjuangan Diplomasi Indonesia
Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Perundingan ini menjadi bagian penting bagi sejarah Indonesia.
Pasalnya melalui perjanjian ini, Indonesia sempat mendapat pengakuan kekuasaan dari Belanda atas tiga daerah di tanah air yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Bagaimana cerita dibalik terjadinya perundingan ini? Yuk simak penjelasan berikut.
Latar Belakang Perjanjian Linggarjati
Mengutip dari keterangan di Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia 10(1), pasca kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Belanda ternyata tidak langsung mengakui kemerdekaan RI. Belanda bersama dengan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) datang kembali ke Indonesia bertujuan untuk menegakkan kembali kekuasan Belanda di Indonesia.
Tentu saja kedatangan Belanda kali ini tidak diterima dengan baik. Banyak pertikaian yang terjadi berbagai wilayah. Perang revolusi fisik antara Indonesia dan Belanda tidak bisa dibendung lagi. Peristiwa tersebut menjadi bukti kegigihan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekannya.
Agar tidak terjadi perang yang lebih luas, akhirnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan. Melalui perwakilannya, PBB memberikan fasilitas untuk bangsa Indonesia dan Belanda agar bisa menyelesaikan pertikaian melalui perjanjian atau perundingan.
Perundingan Linggarjati menjadi salah satu perjuangan diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Dalam buku “Sejarah Indonesia Paket C Setara SMA/MA” dijelaskan bahwa perjanjian ini dilaksanakan di Cirebon tanggal 10 November 1946.
Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil Perundingan Linggarjati kemudian di tanda tangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (Istana Merdeka), Jakarta.
Isi Perjanjian Linggarjati
Dari perundingan tersebut setidaknya menghasilkan tiga poin perjanjian. Berikut isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda:
