Bukit Asam Ingin Subsidi Elpiji Dialihkan ke Proyek Gasifikasi
PT Bukit Asam (Persero) Tbk berharap pemerintah memberikan subsidi untuk proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME di kawasan Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Bantuan ini dapat berasal dari dana alokasi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji.
Kehadiran produk hilirisasi batu bara itu nantinya dapat menggantikan LPG yang 70% masih produk impor. “Kami perlu payung hukum supaya dapat mengalihkan subsidi dari elpiji ke DME,” kata Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, DPR, Senin (7/12).
Berdasarkan kajian yang dilakukan perusahaan berkode efek PTBA itu bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek gasifikasi dapat menghemat biaya subsidi elpiji. Sepanjang 2019, rata-rata impornya mencapai US$ 568 per ton.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata impor elpiji di angka US$ 690 per ton. "Kalau LPG bisa naik-turun, kalau DME akan fix," ujarnya. Apalagi, batu bara yang digunakan dalam proyek gasifikasi ini berkalori rendah yang selama ini kurang diminati.
Pabrik gasifikkasi tersebut rencananya akan mengolah 6 juta ton batu bara per tahun untuk menghasilkan 1,4 juta ton DME. Bukit Asam memiliki total cadangan batu bara 3 miliar ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 miliar ton merupakan batu bara berkalori rendah dan 1 miliar ton lainnya merupakan kalori tinggi.
Kementerian ESDM sebelumnya juga telah melakukan kajian terhadap proyek tersebut. Setidaknya terdapat 6 poin dampak ekonomi dari hilirisasi batubara untuk DME. Pertama, proyek ini meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG. Dengan penggunaan DME, akan impornya berkurang hingga 1 juta ton per tahun.
Kedua, menghemat cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan neraca perdagangan hingga Rp 5,5 triliun per tahun. Ketiga, menambah investasi asing yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 2,1 miliar.
