Pemerintah Pertimbangkan Perubahan Iklim Masuk Kurikulum Pendidikan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memasukkan materi perubahan iklim ke kurikulum nasional.
Image title
25 September 2020, 16:00
perubahan iklim, emisi karbon, anggaran perubahan iklim
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Ilustrasi. Pemerintah kembali membahas untuk memasukkan pelajaran perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Pemerintah kembali membahas untuk memasukkan pelajaran perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Harapannya, kesadaran publik tentang hal itu semakin tumbuh.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ruandha Agung S mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait guna membahas usulan ini. Termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Tidak harus mata pelajaran baru, tapi dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan alam, sosial, atau bahasa," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat (25/9).

Pengatahuan sejak dini bagi para pelajar cukup penting. Misalnya, seperti dampak yang ditumbulkan akibat membakar sampah bagi kesehatan. "Asapnya menjadi gas rumah kaca. Ini yang harus kami perkenalkan," ujarnya.

Hal itu juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris. Negara ini akan menekan jumlah polusi hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dukungan internasional pada 2030.

Ia mendorong kerja sama antar lembaga atau kementerian terkait untuk dapat merealisasikan target penurunan emisi karbon tersebut. Perubahan iklim menjadi tanggung jawab semua pihak.

Wacana untuk memasukan perubahan iklim ke dalam kurikulum bukan hal baru. Pada 2011 pemerintah sempat berencana untuk melakukannya.

Melansir dari Antara, ketika itu Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Diah Harianti mengatakan akan mengintegrasikan materi perubahan iklim ke dunia pendidikan. Harapannya, para siswa menjadi mengerti dan tahu tentang pengetahuan cuaca dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan.

Konten-konten yang berkaitan dengan perubahan iklim sebetulnya sudah ada pada kurikulum sebelumnya tapi akan ditambah lagi dari segi penguatan. Bahan ajaran perubahan iklim ini akan disiapkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG).

Anggaran Perubahan Iklim 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 89,6 triliun per tahun selama lima tahun terakhir sejak 2016, untuk anggaran perubahan iklim. Totalnya mencapai Rp 448,3 triliun sampai dengan 2020.

Namun, alokasi anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya lantaran pandemi Covid-19 menjadi Rp 79,6 triliun. Alokasi anggarannya terdiri dari 55% untuk aksi mitigasi dan 45% untuk aksi adaptasi.

Anggaran tersebut hanya mencukupi 34% kebutuhan pembiayaan perubahan iklim yang diidentifikasikan mencapai Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahunnya. Artinya, masih ada kekurangan sebesar Rp 176,4 triliun per tahun.

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencari pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Dunia, skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

Dengan skema ini, Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan sebesar US$ 110 juta. Adapun kerja sama ini bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan deforestasi terutama di Kalimantan Timur.

Pendanaan lainnya juga bersumber dari Bio Carbon Fund yang merupakan fasilitas multilateral. Dari skema tersebut, Indonesia berpotensi menerima dana hingga US$ 60 juta yang akan difokuskan untuk hutan di Provinsi Jambi.

Baru-baru ini, Indonesia juga mengantongi pendanaan dari Green Climate Fund atau CGF sebesar US$ 103,78 juta. Pendanaan ini diberikan lantaran Indonesia dianggap mampu mengurangi emisi setara 20,25 juta ton CO2 selama periode 2014 hingga 2016.

Sri Mulyani menjelaskan pendanaan yang diterima Indonesia tersebut lebih besar dari yang diperoleh Brazil sebesar US$ 96,45 juta. Brazil merupakan rumah dari hutan hujan tropis terluas di dunia, hutan Amazon.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema kerja sama Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didesain untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan menggunakan insentif keuangan.

Reporter: Verda Nano Setiawan, Agatha Olivia Victoria
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait