Bank Indonesia: Berita Perbankan Indonesia Hari Ini - BI Terkini

Kebijakan makroprudensial longgar dan sinergi moneter-fiskal menjadi dasar optimistis Bank Indonesia (BI) bahwa ekonomi 2026 mampu tumbuh lebih tinggi.

Kebijakan moneter longgar diteruskan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan bunga acuan yang tetap rendah, diharapkan uang beredar lebih banyak mengalir untuk menggerakkan ekonomi.

Kenaikan kepemilikan BI atas surat utang pemerintah terjadi sejak pandemi Covid-19. Tingginya porsi kepemilikan tersebut dikhawatirkan mengganggu independensi bank sentral.

Langkah BI menaikkan suku bunga sebagai antisipasi untuk menahan gejolak yang menyebabkan inflasi.

Menteri Keuangan mengingatkan meskipun risikonya rendah, Indonesia tetap perlu waspada menghadapi resesi ekonomi yang terjadi di sejumlah negara.

Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina akan menyepakati kerja sama konektivitas sistem pembayaran dalam waktu dekat.

Bank Indonesia berpotensi untuk menaikkan suku bunga karena kebijakan moneter harus mengantisipasi kondisi di masa yang akan datang.

Kenaikan suku bunga the Fed berdampak terhadap nilai tukar di sejumlah negara. Di Indonesia, kurs rupiah sudah melemah sekitar 1% mendekati level Rp 15.000 per dolar AS.

Bank Indonesia memantau dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Mulai dari harga pangan, neraca perdagangan, hingga pasar keuangan.

Luhut Pandjaitan menyoroti permasalahan yang dihadapi tiga bank sebagai latar belakang rencana revisi UU Bank Indonesia.

Sejumlah lembaga keuangan dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan mulai pulih pada awal tahun depan.

Program pemulihan ekonomi menyebabkan defisit anggaran membengkak menjadi 6,34 persen. Beban pembiayaan tersebut dibagi dua antara pemerintah dan Bank Indo

Tren penurunan suku bunga yang keempat kalinya dalam tahun ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Selain jenis layanannya yang beragam, jumlah agen fintech lebih banyak daripada Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital.

DPR setuju setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta menerima masukan dari berbagai pihak, seperti perbankan, BIN, dan PPATK.