Berita Omnibus Law Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin (2/10) untuk mengawal sidang pembacaan Judicial Review Omnibus Law serta meminta kenaikan upah minimum.

RUU Kesehatan belum dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 Selasa (20/6). Padahal draft RUU telah mendapat persetujuan tingkat pertama. Apa alasannya?

Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Henny Rosita berharap RUU Kesehatan dapat disahkan. Menurutnya, pengesahan RUU bisa membawa banyak perubahan pada dunia kesehatan. Apa saja dampaknya?

Ribuan pedemo menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Kesehatan Omnibus Law.

Permen yang baru ini bersifat pemutakhiran, penyempurnaan, pembaruan dan simplifikasi dari yang sudah ada.

Kementerian BUMN menerbitkan 3 Peraturan Menteri BUMN baru yang menyederhanakan 45 Permen BUMN atau disebut juga Omnibus Law BUMN. Calon direksi atau komisaris bermasalah bisa kena blacklist.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja mengundang banyak pertanyaan dan persoalan. Beberapa pasal soal ketenagakerjaan dianggap bermasalah.

Mahfud meminta semua pihak tak mempersoalkan formalitas pembentukan aturan Cipta Kerja. Ia mempersilakan masyarakat mengkritik substansi payung hukum tersebut.

Serikat Pekerja menilai bahwa aturan libur dalam Perppu Ciptaker tersebut kontradiktif karena tidak sesuai dengan aturan jam kerja dan waktu istirahat.

Partai Buruh menilai jika UU Cipta Kerja kembali dibahas dengan DPR, maka hasilnya akan sama saja.

Penolakan terhadap Omnibus Law RUU Kesehatan sebelumnya juga disampaikan organisasi profesi kesehatan di Kudus, Jawa Tengah.

RUU PPSK yang merupakan omnibus law sektor keuangan ini akan merevisi 15 undang-undang.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu bentuk perwujudan bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah kegiatan usaha perkebunan.

Dalam Omnibus Law Keuangan, Badan Supervisi akan memiliki lima anggota dan mendapatkan tugas dari DPR untuk mengawasi OJK dan LPS.