DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Perlakuan khusus bagi daerah kepulauan bukan bentuk privilese atau keistimewaan semata, melainkan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Keberadaan perwakilan Ombudsman di seluruh provinsi harus menjadi kekuatan untuk memperluas jangkauan pengawasan pelayanan publik.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pemilihan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri tidak terburu-buru meski sidang uji kelayakan hanya berlangsung 30 menit dan ia adalah calon tunggal.

DPR melalui Komisi III menggelar uji kelayakan bagi Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Kepala BNN, sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

DPR melalui Wakil Ketua Saan Mustopa menargetkan pengesahan RUU Ketenagakerjaan selambatnya pekan depan untuk memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi sebelum masa reses.

Komisi XIII DPR akan melakukan kunjungan kerja ke Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dan menyelidiki temuan Ombudsman soal dugaan fasilitas mewah.

DPR menjadwalkan pembahasan RUU Pemilu dengan mengundang partai politik non-parlemen untuk berkontribusi dalam proses revisi undang-undang tersebut.

PDIP menyatakan belum memiliki usulan resmi terkait penyesuaian ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold dalam revisi UU Pemilu, meski menilai angka 4-7% bisa dibahas.

Komisi XIII DPR akan kunjungi Lapas Cibinong untuk mendalami kasus maladministrasi dan mengusut penyelewengan hingga ke pejabat tinggi di Kementerian Imipas.

DPR akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas Revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selambatnya awal November 2026.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan mengkaji wacana Pendidikan Gratis dari SD hingga PTN dengan mempertimbangkan manfaat bagi bangsa dan kekuatan APBN.

Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat membawa Revisi Undang-Undang terkait 15 kabupaten/kota ke pembahasan tingkat kedua di sidang paripurna besok.

Anggota DPR Moreno Soeprapto meminta maaf setelah video call saat rapat viral.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 dinilai minim bukti dampak nyata bagi rakyat dan hanya mengandalkan penilaian internal, sehingga mengabaikan akuntabilitas publik.

DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 setelah 17 tahun ditunggu, namun efektivitasnya menjerat harta koruptor dan mengembalikan kerugian negara masih dipertanyakan.