DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

DPR menyatakan Laksamana Yudo Margono lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI. Dengan demikian Yudo Margono akan menggantikanJ enderal Andika Perkasa.

Berbagai pihak menyoroti pasal yang dianggap kontroversial dalam KUHP yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR pada Selasa (6/12) lalu, tak terkecuali media asing.

Wakil ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sebelum disahkan menjadi Undang-undang, proses pembahasan RKUHP telah melalui proses panjang dan terus tertunda.

Draft final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam sidang Paripurna, Selasa (6-12) pagi.

Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima TNI dalam rangka Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Jumat (02/12).

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengumumkan nama Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember.

DPR RI sepakat membawa draft final RKUHP tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum tanggal 15 Desember 2022. Keputusan tersebut tuai protes pasalnya masih ada beberapa pasal bermasalah.

Sebanyak 269,7 kilogram narkotika jenis sabu dimusnahkan Bareskrim Polri. Hadir dalam pemusnahan tersebut anggota Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.

Komisi IV DPR RI baru baru ini terlihat geram saat rapat Bersama dengan kementerian pertanian.

Pembentukan Dewan Kolonel untuk dongkrak nama Puan Maharani ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi.

Kelompok rumah tangga miskin rencananya akan didorong untuk naik dari golongan listrik 450 VA ke 900 VA.

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menyebut hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa baik-baik saja.

Salah satu fakta yang diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah Ferdy Sambo mengajukan pengunduran diri.

DPR RI ingin menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dengan menambahkan aturan cuti melahirkan untuk ibu dan ayah.

Sejumlah proyek pekerjaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai kontroversi.