GROSS SPLIT: Berita Gross Split Terkini - Kebijakan Hari ini

Kementerian ESDM mencatat ada 3 KKKS yang ingin mengubah skema kontrak bagi hasil migas dari gross split menjadi cost recovery. Pakar menyebut risiko investasi gross split sangat besar.

Kehadiran kontrak bagi hasil atau PSC Gross Split dengan pola pembagian gross produksi sempat membuat heboh industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, khususnya di sisi hulu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomot 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil alias Gross Split.

Revisis aturan gross split dinilai penting untuk menarik minat para investor dalam pengembangan hulu migas nonkonvensional (MNK).

Kementerian ESDM merevisi kontrak bisnis hulu migas menjadi New Simplified Gross Split dari skema Gross Split yang berjalan sejak 2018.

Pengusaha migas menilai perubahan skema gross split dapat meningkatkan eksplorasi potensi migas non konvensional yang membutuhkan biaya yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih.

Kementerian ESDM mengusulkan untuk memodifikasi skema bagi hasil gross split untuk mendorong minat investor mengembangkan potensi migas non konvensional di Indonesia.

Kontrak kerja sama MontD’Or Oil Tungkal Ltd dalam perpanjangan kontrak pengelolaan WK Tunggal berubah dari semula menggunakan skema cost recovery menjadi gross split.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan skema gross split membuat pengawasan negara terhadap proyek hulu migas berkurang.

Petrogas juga telah ditunjuk sebagai operator alih kelola Blok Salawati pada April lalu. Letaknya berdekatan dengan Blok Kepala Burung di Sorong, Papua Barat.

Fleksibilitas skema kontrak migas, baik gross split maupun cost recovery, dinilai berdampak positif untuk investasi dan efisiensi.

Kementerian ESDM menyatakan perubahan gross split ke cost recovery perlu kajian SKK Migas terkait komitmen kerja pasti dan bonus tanda tangan.

Energy Equity mendapat perpanjangan kontrak di Blok Sengkang dengan skema gross split. Perusahaan itu pun ingin kontraknya berganti jadi cost recovery.

Kementerian ESDM juga menyebut hasil penggunaan kontrak migas gross split tak menggembirakan. Sehingga pemerintah tetap menggunakan cost recovery.

Presiden Direktur Energy Equity menilai kontrak gross split lebih baik bagi kontraktor dan pemerintah dibandingkan kontrak cost recovery.