Berita HAM Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Sejak 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang kerap disebut KKB Papua, menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Aktivis HAM yang tergabung dalam Human Rights Working Group kirim dua laporan ke PBB, yakni kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, serta Komite Hak Sipil dan Politik PBB.

Contoh kasus pelanggaran hak yang kamu ketahui mencerminkan realitas sosial seperti kasus penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat penegak hukum.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung perihal pemimpin yang tak boleh memiliki jejak pelanggaran HAM. Ia juga menyinggung pemimpin tak boleh mudah memprovokasi. Apa alasannya?

Prabowo Sebut Ekonomi Era Jokowi Tumbuh Paling Tinggi. Namun sejumlah ekonomi melurukan bahwa ekonomi tumbuh tinggi justru pada era SBY dan Soeharto.

Debat capres putaran pertama menyinggung isu penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ternyata, baru 12 kasus yang telah diakui pemerintah. Bagaimana datanya?

Berikut ini beberapa contoh kata-kata ucapan yang dapat dibagikan, maupun disematkan dalam status media sosial untuk merayakan Hari Hak Asasi Manusia.

Hari Hak Asasi Manusia 2023 mengambil tema "Kebebasan, Kesetaraan dan Keadilan untuk Semua". Tema ini dipilih untuk memperingati 75 tahun diadopsinya Universal Declaration of Human Rights.

Hari Hak Asasi Manusia merupakan perayaan untuk mendorong semangat menciptakan dunia yang adil, bebas dari diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Hal tersebut disampaikan Dahnil merespons tak tercantumnya program penyelesaian pelanggaran HAM dalam visi misi Prabowo dan Gibran.

Militer Israel mengatakan telah menjatuhkan 6.000 bom di Gaza dan mengenai 3.600 sasaran.

Lembaga ini adalah badan antar pemerintah dalam PBB yang terdiri dari 47 negara. Tanggung jawabnya adalah memajukan dan melindungi HAM di seluruh dunia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan para menteri luar negeri di ASEAN untuk bersatu menolak politisisasi dan standar ganda terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu alasannya adalah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah pada 15 Agustus 2005.